Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengungkapkan dukungannya terhadap penambahan anggaran untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 serta pagu indikatif 2027. Namun, ia menekankan bahwa penambahan anggaran tersebut harus disertai dengan program pembinaan yang terukur dan berdampak signifikan.
Pentingnya Pembinaan Keterampilan
Sugiat berpendapat bahwa warga binaan perlu mendapat pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kepribadian, dan kemampuan sosial agar lebih siap reintegrasi ke masyarakat setelah masa hukuman. “Negara telah mengeluarkan triliunan Rupiah untuk menyediakan fasilitas bagi narapidana yang telah melanggar hukum, seperti pembangunan lapas dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Namun, ia juga mencatat bahwa meskipun investasi besar telah dilakukan, angka kejahatan tetap meningkat dan sejumlah lapas mengalami kelebihan kapasitas. “Faktanya, banyak lapas yang tidak mampu menampung jumlah narapidana yang ada,” tambahnya pada sesi yang berlangsung pada 9 Juni 2026.
Reformasi Sistem Pemasyarakatan
Politikus dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus mampu menciptakan perubahan perilaku yang nyata. Dengan reformasi yang tepat, diharapkan warga binaan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi kejahatan sebelumnya. “Pemerintah perlu memaksimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan narapidana,” ungkap Sugiat.
Ia juga mengusulkan adanya skema yang memungkinkan warga binaan untuk mandiri secara finansial, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. “Seharusnya, dana yang dialokasikan untuk warga binaan dapat dihasilkan oleh mereka sendiri tanpa membebani keuangan negara,” tegasnya.
Dukungan Komisi XIII Terhadap Anggaran
Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI telah menyatakan dukungannya terhadap penguatan anggaran Ditjen Pemasyarakatan. Namun, dukungan tersebut disertai dengan permintaan agar rincian program kerja yang jelas disusun, serta pemetaan isu-isu strategis khususnya terkait peningkatan peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Ke jelasaan dalam pengelolaan anggaran dinilai penting agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi warga binaan.
