Jakarta, Maret.id — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa terdapat strategi yang sengaja membiarkan munculnya ketidakteraturan di tahap awal pemerintahan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang selama ini bekerja di balik layar, yang sering disebut sebagai “deep state.”
Taktik Sun Tzu dan Ketidakteraturan
“Sun Tzu pernah mengatakan, terkadang ketidakteraturan digunakan untuk menciptakan keteraturan,” jelas Amir, saat memberikan komentarnya pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, Amir menilai kemungkinan ketidakteraturan itu diperbolehkan untuk melihat siapa saja yang melakukan sabotase dari dalam pemerintahan.
Dampak Keberadaan Deep State
Amir menguraikan bahwa keberadaan deep state atau jaringan kekuatan yang beroperasi di luar struktur formal negara dapat memengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan. Hal ini menciptakan dampak luas, tidak hanya pada individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam jaringan tersebut, tetapi juga pada aparatur dan kelompok lain yang tidak memiliki hubungan dengan mereka.
“Ketika ada jaringan yang melakukan perlawanan terhadap agenda pemerintah, efeknya bisa meluas. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat pun ikut terpengaruh sehingga muncul apa yang disebut sabotase struktural,” tegas Amir.
Tantangan Dalam Sistem Pemerintahan
Amir memandang tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo bukan hanya berasal dari oposisi politik yang terbuka, melainkan juga dari kelompok-kelompok yang secara formal berada dalam sistem tetapi memiliki kepentingan yang berlawanan dengan arah kebijakan pemerintah. Pandangan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga mengungkapkan adanya ancaman “musuh dalam selimut” yang dianggap dapat menghambat agenda kedaulatan ekonomi nasional.
Pengamatan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi internal yang dapat memengaruhi stabilitas dan arah kebijakan pemerintah. Amit melanjutkan, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang efektif dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang muncul dari dalam struktur pemerintahan itu sendiri.
