Jakarta, Maret.id — Masalah kenaikan harga pangan di Indonesia menjadi perhatian serius di kalangan legislator dan pemerintah. Kementerian Perdagangan berpotensi menjadi salah satu lembaga yang dievaluasi jika lonjakan harga terjadi akibat kendala distribusi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya, mengungkapkan pentingnya menyelidiki sumber penyebab kenaikan harga pangan. “Penting untuk menelusuri apakah masalah ini berasal dari sisi produksi atau distribusi,” ujarnya pada konferensi pers di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Asep menekankan bahwa jika sumber masalahnya aman, maka fokus perlu dialihkan ke aspek distribusi yang bisa saja menjadi titik lemah.
Pentingnya Evaluasi Distribusi
Menurut Asep, kenaikan harga beberapa komoditas domestik seperti cabai, bawang merah, dan beras tidak dapat langsung dihubungkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. “Sebagian besar dari komoditas ini diproduksi di dalam negeri, sehingga faktor produksi harus dipastikan mencukupi,” katanya. Oleh karena itu, DPR berencana untuk memverifikasi kondisi pasokan dengan Kementerian Pertanian dan menelusuri jalur distribusi produk pangan.
Ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui titik persoalan yang menyebabkan harga pangan terus naik, meskipun pemerintah mengklaim bahwa stok nasional dalam keadaan aman. “Jika produksi terbukti mencukupi, maka jelas bahwa masalah berada pada distribusi yang harus diperiksa dengan seksama,” tambah Asep.
Pemantauan oleh Kementerian Perdagangan
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia. “Kami telah melakukan pemantauan dan menemukan bahwa tidak semua komoditas mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” ungkapnya. Budi menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa harga yang berada di atas HET, terdapat pula komoditas lain yang harganya masih di bawah HET.
“Hasil pemantauan dari SP2KP menunjukkan bahwa ada yang masih terjangkau, bahkan di bawah HET,” jelas Budi. Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan agar masyarakat tidak tertekan oleh lonjakan harga yang tidak wajar.
Respons Legislator terhadap Kenaikan Harga Pangan
Asep Wahyuwijaya menambahkan bahwa DPR akan terus mendalami masalah ini dan mendorong kolaborasi antara kementerian terkait untuk mengidentifikasi solusi yang efektif. “Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah tepat dan berbasis data,” tuturnya. Menurutnya, transparansi dalam proses distribusi dan pasokan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini, agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat ketidakseimbangan harga pangan yang terjadi di pasar.
