Jakarta, Maret.id — Langkah strategis yang diambil oleh Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, dianggap krusial dalam mempercepat pembenahan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan agar agenda-agenda strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Pentingnya Optimalisasi KSP
Menurut Nuzran, berdasarkan mandat dan wewenangnya, Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki peran penting dalam pengendalian program prioritas nasional serta pengelolaan isu-isu strategis. Ia merekomendasikan agar KSP dimanfaatkan secara maksimal sebagai jembatan untuk mempercepat koordinasi lintas sektoral. “KSP seharusnya bisa menjadi penggerak yang efektif dalam menyinergikan berbagai inisiatif di berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya pada Selasa, 9 Juni 2026.
Evaluasi Terhadap Instansi Strategis
Berbagai tantangan yang muncul di sejumlah instansi strategis seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencerminkan perlunya pengendalian program pemerintah yang lebih baik. Nuzran menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dua lembaga tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, kepatuhan administrasi, serta mitigasi risiko maladministrasi.
Fungsi Deteksi Dini dan Saran Perbaikan
“Secara sistem organisasi, fungsi deteksi dini pencegahan harus tetap berjalan dengan baik. Kami telah menyampaikan hasil kajian mengenai potensi maladministrasi kepada pimpinan BGN di masa lalu. Namun, sangat disayangkan, saran-saran perbaikan dalam tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan pada pengadaan tersebut tidak diindahkan secara maksimal di lapangan,” jelas Nuzran.
Tindak lanjut atas rekomendasi ini diharapkan dapat mengarah pada perbaikan signifikan dalam pengelolaan program pemerintah. Hal ini menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah tetap terjaga dan ditingkatkan. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama dengan baik demi menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
