Jakarta, Maret.id — Bank Indonesia (BI) baru-baru ini secara mendadak memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen, yang merupakan kenaikan kedua dalam satu bulan terakhir. Kenaikan ini berimbas langsung pada lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, yang semakin menambah beban masyarakat.
Tekanan Ekonomi Terhadap Kelas Menengah
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini semakin mempersempit ruang gerak keuangan rumah tangga kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional. “Mereka bukan kelompok miskin yang otomatis masuk daftar perlindungan sosial. Mereka berada di tengah; tampak stabil dari luar, tetapi rapuh dari dalam,” ungkap Achmad dalam pernyataan terbaru.
Menurut Achmad, kenaikan suku bunga dan harga energi akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama berkaitan dengan cicilan rumah dan biaya transportasi. “Bagi kelas menengah, kebijakan ini membuat cicilan rumah semakin mahal, cicilan kendaraan yang makin berat, dan biaya antar jemput anak serta ongkos bekerja yang meningkat,” jelasnya.
Peran Kelas Menengah dalam Perekonomian
Achmad mengingatkan bahwa kelas menengah sering kali dianggap sebagai penyangga berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. “Saat pemerintah memerlukan menjaga stabilitas rupiah, suku bunga dinaikkan, dan ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah harus menanggung konsekuensinya,” paparnya.
Dia menyoroti ironi di mana saat bantuan sosial dibagikan, kelas menengah sering dianggap terlalu mampu untuk dibantu. “Namun, ketika pajak, bunga kredit, tarif, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggungnya,” tambah Achmad. Kelas menengah memiliki peran vital sebagai pembayar pajak, pengguna kredit perbankan, dan penggerak konsumsi domestik.
Penyusutan Jumlah Kelas Menengah
Meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian, jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir mencatatkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. “Ini bukan penurunan kecil. Ini adalah alarm sosial ekonomi,” tegas Achmad.
Dengan latar belakang kondisi ini, semakin penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan ekonomi yang diambil dan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan kelas menengah. Kelas menengah bukan hanya sekedar angka dalam statistik, melainkan fondasi yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi secara keseluruhan.
