Jakarta, Maret.id — Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, mengkritik kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter. Ia berpendapat bahwa langkah ini mencerminkan ketidakoptimalan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi nasional.
Kritik terhadap Kebijakan Harga Pertamax
Karyono mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian harga ini dapat memicu gelombang protes dari masyarakat. Menurutnya, dampak dari kebijakan tersebut bersifat multidimensional dan akan membawa beban berat kepada rakyat. “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, belum mampu menghadirkan terobosan dan solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga energi di dalam negeri,” ujar Karyono.
Absennya Diversifikasi Sumber Pasokan
Karyono menilai bahwa keputusan untuk menaikkan harga Pertamax menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari alternatif atau diversifikasi sumber pasokan minyak. “Absennya strategi tersebut membuat masyarakat harus menanggung dampak dari gejolak ekonomi global,” tegas Karyono.
Di sisi lain, ia juga menunjukkan perhatian pada selisih harga yang semakin melebar antara Pertamax dan BBM bersubsidi seperti Pertalite, yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter. “Kondisi ini berpotensi mendorong konsumen untuk beralih dari BBM non-subsidi ke subsidi,” ucapnya.
Potensi Perpindahan Konsumen
Karyono menyampaikan bahwa konsumen kelas menengah atas yang sebelumnya menggunakan Pertamax secara rasional diperkirakan akan berpindah ke jalur subsidi. “Jika ini terjadi, kuota Pertalite berpotensi cepat habis, dan hal ini akan meningkatkan beban kompensasi yang harus ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Karyono.
Pernyataan dan analisis Karyono ini menekankan pentingnya pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola harga energi, agar stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional tetap terjaga.
