Golkar Desak Mendes Yandri Hentikan Pendamping Desa Sebagai Komoditas Politik!
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi V DPR, Daniel Mutaqien Syafiudin, mengemukakan keprihatinannya mengenai efektivitas program pendamping desa. Dalam rapat kerja yang diadakan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026, Daniel menyoroti perlunya evaluasi mendalam terkait kontribusi pendamping desa terhadap keberhasilan program desa.
Pertanyaan Mengenai Efektivitas Pendamping Desa
Legislator dari Partai Golkar ini mempertanyakan sejauh mana pendamping desa dapat membantu dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta peningkatan status desa. Ia mencatat bahwa hampir 70 persen anggaran yang diberikan dialokasikan untuk biaya tenaga pendamping profesional, dan mempertanyakan efek nyata dari alokasi dana tersebut terhadap akselerasi program pembangunan desa.
Evaluasi Anggaran untuk Program yang Lebih Produktif
“Seberapa besar efeknya terhadap akselerasi program yang Bapak lakukan?” tanya Daniel kepada Mendes PDT. Menurutnya, jika keberadaan pendamping desa tidak memberikan dampak yang signifikan, maka anggaran tersebut sebaiknya dipindahkan untuk program-program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi pembangunan desa.
Daniel menegaskan perlunya evaluasi terhadap program pendamping desa, dan menyatakan bahwa program tersebut seharusnya tidak menjadi ajang komoditas politik. “Kalau yang tidak efektif ya bisa dievaluasi lagi. Tidak perlu semuanya diakomodir,” tegasnya.
Menjaga Fokus pada Tujuan Pembangunan Desa
Dalam diskusi tersebut, Daniel juga mengingatkan pentingnya menjaga agar program pendamping desa tidak terseret dalam kepentingan politik. Ia menekankan, “Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu. Jangan sampai ini hanya dijadikan komoditas politik.”
Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan utama, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat desa demi pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Dengan dialog yang konstruktif, diharapkan ada langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program-program yang ditujukan bagi masyarakat desa.
