Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antarprogram pemerintah dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Ia menyatakan, “Jangan sampai satu program pemerintah justru ‘memotong’ atau mengorbankan program pemerintah lainnya, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan,” dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Rabu, 10 Juni 2026.
Tanggapan Kritikal terhadap Peristiwa yang Viral
Andreas merespons sejumlah kritik yang muncul terkait suatu peristiwa yang belakangan viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini dapat menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah. “Perlu ada penjelasan lanjutan dari pelaksana dan pengelola program,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sebuah video yang menunjukkan seorang pria berpakaian loreng memotong tiang penyangga ruang kelas. Dalam video tersebut, sebuah eskavator juga terlihat memasuki area sisi bangunan sekolah. Hal ini terkait dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih.
Pernyataan TNI Mengenai Isu yang Beredar
Menanggapi hal ini, Markas Besar TNI akhirnya memberikan klarifikasi. Dalam keterangan persnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Muhammad Nas, menegaskan bahwa narasi yang beredar secara luas di media sosial tidak mencerminkan fakta yang sebenarnyanya terjadi. “Ada katanya dipotong beritanya, videonya, ‘menggusur sekolah’. Yang bahaya caption-nya, ‘Babinsa lebih mengutamakan Kopdes daripada sekolah’,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Nas menjelaskan bahwa kehadiran anggota Babinsa di lokasi bukan untuk menggusur bangunan sekolah, melainkan untuk membantu proyek pembangunan yang berlokasi di belakang area sekolah. “Ternyata rekan-rekan sekalian, bukan menggusur sekolah. Bukan Kopdes untuk menggantikan sekolah, bukan. Kopdes itu dibangun di belakang sekolah,” tegasnya.
Pentingnya Klarifikasi untuk Menghindari Misinterpretasi
Pernyataan TNI ini menjadi penting untuk mencegah semakin maraknya misinterpretasi informasi yang terjadi di masyarakat. Situasi ini menyoroti perlunya komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kebingungan atau konflik terkait proyek-proyek pembangunan. Sebagai administrasi publik, penanganan isu secara langsung dan cepat dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
