Jakarta, Maret.id — Penundaan rapat pembahasan pagu anggaran Kementerian Perhubungan memicu kekecewaan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini disebabkan karena pembahasan yang dijadwalkan dianggap sangat mendesak di tengah waktu yang kian terbatas.
Kekecewaan Anggota Dewan
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa pihaknya baru menerima informasi pada Kamis pagi tentang ketidakhadiran Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam rapat yang sudah dijadwalkan. Menurut Lasarus, kehadiran menteri sangat krusial, mengingat waktu untuk membahas dan mengesahkan anggaran semakin mendesak.
“Dari sisi waktu, kita sudah sangat sempit. Tidak banyak ruang yang bisa kita gunakan dan ini mengesahkan pagu Bapak, pengesahan anggaran loh Pak, sangat-sangat penting,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Penyebab Ketidakhadiran Menteri
Menanggapi ketidakhadiran tersebut, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menjelaskan bahwa Dudy Purwagandhi harus menghadiri rapat mendadak dengan Presiden Prabowo Subianto. “Saat ini Pak Menteri sedang menghadap Pak Presiden dalam rangka sesuatu materi yang kami juga belum tahu masalahnya,” kata Suntana.
Meski memahami alasan ketidakhadiran tersebut, Komisi V DPR akhirnya memutuskan untuk menunda rapat yang seharusnya membahas pagu indikatif Kementerian Perhubungan tersebut. Rapat itu dijadwalkan ulang pada Rabu, 17 Juni 2026.
Pengaruh pada Agenda DPR
Penundaan ini menambah daftar agenda Komisi V yang tertunda akibat absennya Menteri Perhubungan dalam forum pembahasan dengan DPR. Lasarus menekankan pentingnya kepastian dalam proses pengesahan anggaran, dan mencatat, “Karena tidak ada kepastian, saya usul karena ini prinsip menyangkut anggaran, berarti kita hanya ada satu slot nanti di Rabu depan.”
Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi DPR dalam mengatur agenda dan memastikan bahwa proses pengesahan anggaran berjalan lancar, terutama dalam kondisi mendesak seperti saat ini. Dengan berbagai agenda yang tertunda, anggota DPR berharap adanya solusi cepat untuk memastikan kelancaran dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan ke depannya.
