Jakarta, Maret.id — Koordinator Nasional Pemuda Timur, Zainal Irfandi, menyerukan pentingnya pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program ini, meskipun bertujuan baik, memerlukan pengawasan yang cermat mengingat penggunaan anggaran negara yang signifikan dan dampaknya terhadap kepentingan publik.
Tanggung Jawab Pengawasan Anggaran
Zainal menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif yang tak hanya berdampak positif pada kesehatan dan pendidikan generasi muda, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha lokal, MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut agar benar-benar tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Dalam situasi ini, Kornas Pemuda Timur menyatakan dukungannya untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik.
Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak
Zainal juga meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Badan Geoteknologi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG. Menurutnya, pernyataan Sony mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat yang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Kami mendukung Kejaksaan Agung untuk menyelidiki informasi dan keterangan yang diberikan oleh Sony Sonjaya terkait 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus di BGN,” ungkap Zainal. Ia menekankan bahwa semua pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Transparansi Proses Hukum
Zainal menekankan pentingnya proses hukum yang profesional dan independen. Ia berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini dengan transparan, sehingga kebenaran mengenai dugaan korupsi dapat terungkap tanpa adanya intervensi. “Penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan dan kebenaran bisa dicapai,” demikian Zainal menambahkan.
Permintaan ini mencerminkan harapan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
