Jakarta, Maret.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Baktiono, mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pelayanan publik yang bermasalah ke DPRD Surabaya. Ajakan tersebut muncul sebagai respons terhadap keluhan warga di media sosial mengenai perilaku ugal-ugalan yang ditunjukkan oleh driver feeder Wira-Wiri dan Suroboyo Bus.
Respons Terhadap Keluhan Warga
Menurut Baktiono, lembaga legislatif selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan keluhan mengenai fasilitas maupun kinerja petugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diterima sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Surabaya.
“Masyarakat boleh melaporkan ke DPRD Surabaya. Ini adalah rumah rakyat, siapa saja boleh mengadu di sini,” ujarnya dalam pernyataan di kantor DPRD pada Kamis (11/6/2026).
Baktiono juga mengakui bahwa masyarakat kerap menggunakan media sosial sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya teknologi audio visual, mekanisme pengawasan menjadi lebih mudah. Hal ini memungkinkan penyedia layanan untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam waktu singkat.
Pentingnya Keseimbangan Informasi
Walaupun demikian, Baktiono tetap menekankan pentingnya asas keseimbangan informasi dalam proses pengawasan. Jika masyarakat memviralkan sebuah pelanggaran, pihak yang bersangkutan juga harus menunjukkan bukti perbaikan perilaku atau layanan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Harus ada keseimbangan informasi. Jika ada pelanggaran yang diviralkan, maka pelanggar juga harus menunjukkan bahwa mereka sudah berperilaku baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Surabaya juga mengambil langkah tegas. Mereka mengumumkan bahwa akan memberikan sanksi berjenjang, termasuk pemecatan, jika sopir Wira-Wiri dan Suroboyo Bus terbukti mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan.
Inovasi untuk Meningkatkan Pelayanan
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa pihaknya akan memasang panel tombol penilaian kepuasan pelanggan di setiap armada feeder dan bus. Setiap penumpang akan diminta untuk memberikan penilaian dengan menekan tombol yang disediakan, yang terdiri dari pilihan puas dan tidak puas.
Akumulasi penilaian dari seluruh penumpang akan dievaluasi secara berkala setiap bulan. Jika mayoritas laporan menyatakan ketidakpuasan, sopir yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi yang berjenjang, hingga pemecatan.
“Jika 90 persen penumpang merasa tidak puas, kami tidak akan ragu untuk memberhentikan sopir dari tugasnya,” ujar Trio pada Jumat (5/6/2026).
Trio juga menyebutkan bahwa pemasangan alat penilaian ini akan dilakukan dalam waktu dekat, seiring dengan penerapan aturan yang rencananya akan berlaku tahun ini. Ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pramudi melalui sembilan kanal pengaduan resmi yang sudah terintegrasi, termasuk Command Center 112 dan nomor WhatsApp resmi Dinas Perhubungan.
Seluruh armada, lanjutnya, juga telah dilengkapi dengan CCTV baik internal maupun eksternal untuk mempercepat proses verifikasi jika terjadi insiden di jalan.
“Jika terjadinya insiden seperti Suroboyo Bus yang bersenggolan dengan dump truk, kami akan langsung mengetahui kesalahan yang ada pada pihak driver kami. Oleh karena itu, kami minta masyarakat untuk segera melaporkan agar kami dapat segera menindaklanjuti,” tutup Trio.
