Jakarta, Maret.id — Ketua Majelis POUK Tesalonika, Balo Napitupulu, memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjun langsung dalam mediasi terkait masalah tempat ibadah jemaat. Tindakan Kementerian HAM tersebut diharapkan dapat memperjelas posisi pemerintah dalam melindungi hak beribadah setiap warga negara.
Balo menegaskan bahwa kehadiran Kementerian HAM merupakan bukti nyata bahwa pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi kebebasan beribadah. Ia menekankan, “Artinya, negara hadir. Kami ini hanya ingin beribadah, tidak ada maksud lain,” dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 12 Juni 2026. Pernyataan ini menggambarkan harapan jemaat POUK Tesalonika untuk bisa beribadah tanpa adanya hambatan.
Masalah Fundamentalis Kebebasan Beribadah
Jemaat POUK Tesalonika tidak hanya menghadapi masalah administratif terkait bangunan, tetapi juga berjuang untuk memperjuangkan hak dasar sebagai warga negara dalam menjalankan keyakinan mereka. Balo menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia, yang memastikan bahwa semua aspek kebebasan beribadah diakui dan dihormati.
Ia mengungkapkan bahwa perwakilan dari Kementerian HAM bergerak cepat untuk membuka segel bangunan yang sebelumnya digunakan oleh jemaat. Tindakan ini, menurut Balo, memberikan rasa aman bagi jemaat serta menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap persoalan kebebasan beribadah. “Kehadiran itu, memberi rasa aman bagi jemaat sekaligus memperlihatkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan kebebasan beribadah,” tutupnya.
Peristiwa Penyegelan Oleh Satpol PP
Sebelumnya, tempat ibadah POUK Tesalonika Teluknaga disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang dengan dalih bahwa tempat tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bahkan, meskipun jemaat telah mengajukan izin tersebut sejak tahun 2023, tindakan penyegelan tetap dilaksanakan.
Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah prosedur izin seharusnya menghambat hak fundamental warga negara untuk beribadah. Dalam situasi ini, Balo berharap agar masalah izin dapat segera diselesaikan agar jemaat bisa kembali melaksanakan ibadah mereka tanpa ada gangguan dari pihak luar.
Pentingnya Dukungan Pemerintah Terhadap Kebebasan Beragama
Dalam konteks ini, kehadiran Kementerian HAM menjadi representasi dari sikap negara yang mendukung kebebasan beragama. Langkah mediasi yang diambil dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan ibadah dan menghindari konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Situasi ini mengingatkan semua pihak akan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama. Ketika hak beragama dihargai dan dilindungi, diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Keberadaan Kementerian HAM dan langkah-langkah yang diambilnya diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam konteks kebebasan beribadah.
