Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Ayip Tayana menyatakan bahwa wacana yang muncul akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak serta merta mengubah kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, penguatan rupiah tidak dapat dicapai melalui ultimatum dari mahasiswa tetapi harus didasarkan pada kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin.
Respon Mahasiswa Terhadap Ekonomi Nasional
“Ketika rupiah melemah, meresponsnya dengan meminta Reformasi Jilid 2 bukanlah solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri,” ungkap Ayip dalam sebuah wawancara. Ia juga mengingatkan bahwa aksi mahasiswa yang disertai tuntutan tertentu dapat mengarah pada ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya dapat menghambat aliran investasi asing ke Indonesia.
Ayip menjelaskan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap kondisi politik. “Stabilitas politik berpengaruh besar. Investor akan menilai situasi ini. Jika narasi yang berkembang adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor dapat menahan diri atau bahkan menarik dana ke luar negeri,” tambahnya.
Pentingnya Tuntutan yang Realistis
Ia juga menekankan bahwa tuntutan mahasiswa akan menjadi tidak relevan jika berfokus pada rencana pelengseran kekuasaan, yang justru menjauh dari solusi ekonomi saat ini. “Aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan lebih berarti jika menekankan perbaikan ekonomi, bukan jika (fluktuasi) rupiah dijadikan narasi untuk mendorong pemakzulan,” jelas Ayip.
Dari perspektif ekonomi saat ini, Ayip menilai situasi sangat berbeda dibandingkan dengan krisis moneter 1998. Meskipun terdapat tantangan ekonomi, dukungan terhadap pemerintah masih cukup kuat. “Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki legitimasi elektoral yang solid, mencapai sekitar 72 persen. Dukungan dari koalisi partai politik juga besar, hampir seluruhnya mendukung pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Kondisi Legitimasi Politik Saat Ini
Lebih lanjut, Ayip menegaskan bahwa tidak ada krisis legitimasi politik saat ini. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melakukan pelengseran kekuasaan dipandang sulit untuk terealisasi. “Situasi politik saat ini berbeda jauh, dan legitimasi pemerintah masih sangat kuat. Dalam kondisi seperti ini, pelengseran kekuasaan tidak mungkin terjadi,” tegasnya.
Ayip berharap semua pihak dapat lebih fokus untuk mencari solusi konkret bagi permasalahan ekonomi, alih-alih terjebak dalam narasi yang dapat menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. “Penting untuk menjaga fokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di masyarakat,” tutupnya.
