Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Wayan Ardi Adnyana, menyatakan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026, tidak bisa dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Situasi ini berpengaruh pada harga energi dunia, rantai pasokan internasional, serta biaya impor energi dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Penjelasan Pemerintah dan Pertamina
Wayan menegaskan bahwa Pertamina dan pemerintah telah memberi penjelasan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta kondisi geopolitik internasional. Ia menyebutkan, “Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap memengaruhi kehidupan sehari-hari.”
Namun, lanjutnya, penyampaian aspirasi tersebut harus terjaga dalam koridor demokrasi, mengedepankan dialog dengan semua pihak, dan tidak berujung pada tindakan anarkis yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional. “Kita harus melihat persoalan ini secara utuh,” kata Wayan menambahkan bahwa kondisi geopolitik global yang memanas telah berimbas pada harga energi internasional.
Pentingnya Stabilitas Nasional
KMHDI berpendapat bahwa stabilitas nasional adalah prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Wayan menekankan perlunya semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen sipil untuk menghadapi tantangan ekonomi yang muncul.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kerjasama adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ungkapnya. Waayan juga menegaskan bahwa dalam konteks ini, perlindungan terhadap masyarakat kecil harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan Pertamina.
Ketersediaan BBM Subsidi untuk Masyarakat Kecil
Di tengah perubahan harga bahan bakar, KMHDI meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk terus mengawasi ketersediaan serta distribusi BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar. Hal ini diharapkan agar BBM tersebut tetap mudah diakses oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor produktif lainnya yang sangat bergantung pada energi yang terjangkau.
“Keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas,” tutup Wayan Ardi Adnyana dengan tegas.
