Jakarta, Maret.id — Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol divonis 30 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Jumat (12/6/2026) setelah dinyatakan bersalah atas perintah penyerangan ke Korea Utara dengan menggunakan drone. Vonis tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa yang menuduh bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung deklarasi darurat militer.
Isi Putusan Pengadilan
Hakim menyatakan Yoon dan terdakwa lainnya bersalah atas tindakan yang menguntungkan musuh dan berusaha menciptakan situasi darurat nasional untuk kepentingan politik pribadi. Dalam pembacaan putusan, hakim menegaskan bahwa kedua terdakwa sengaja menyamarkan operasi tersebut sebagai tindakan militer yang sah sehingga mengeksploitasi personel militer untuk tujuan tidak sah.
Terdakwa Lain dan Hukuman
Selain Yoon, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun juga dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan yang sama. Sebelumnya jaksa penuntut khusus menuntut hukuman 30 tahun untuk Yoon dan 25 tahun untuk Kim, namun hakim memutuskan hukuman yang sama untuk keduanya.
Alasan dan Implikasi Putusan
Pengadilan menilai bahwa tindakan para terdakwa telah mengkhianati kepercayaan publik terhadap fungsi militer yang semestinya hanya digunakan untuk pertahanan nasional. Menurut majelis hakim, rusaknya kepercayaan itu berpotensi menghambat kemampuan respons cepat dan efektif angkatan bersenjata di masa depan.
Pengadilan juga menyebut upaya menciptakan dalih darurat sebagai penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk menghadapi kondisi darurat yang benar-benar mengancam keselamatan negara. Pernyataan ini menjadi salah satu dasar hukum utama bagi pengadilan dalam menjatuhkan vonis.
Latar Belakang Kasus
Perintah yang dimaksud berkaitan dengan operasi yang terjadi pada Desember 2024 dan dinilai telah meningkatkan ketegangan lintas batas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jaksa menilai bahwa operasi tersebut tidak hanya menimbulkan ancaman keselamatan, tetapi juga dimaksudkan untuk menciptakan dasar politik bagi deklarasi darurat militer.
Kasus ini merupakan bagian dari serangkaian proses hukum yang lebih luas terhadap Yoon, yang menghadapi beberapa dakwaan lain. Pada Februari 2026, Yoon dilaporkan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup terkait dugaan perannya sebagai penggerak pemberontakan melalui dekret darurat militer yang singkat, dan saat ini ia berada dalam tahanan.
Langkah Hukum Selanjutnya
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pengacara para terdakwa mengenai kemungkinan banding atas putusan itu. Prosedur hukum lanjutan di pengadilan tinggi diperkirakan akan menjadi tahap berikutnya bila tim pembela memutuskan mengajukan upaya hukum.
Kasus ini dipandang memiliki implikasi politik dan militer yang luas karena menyentuh aspek penggunaan kekuasaan eksekutif dalam situasi krisis. Para pengamat mencatat bahwa keputusan pengadilan dapat menjadi preseden penting terkait batasan penggunaan instrumen militer oleh pejabat sipil di masa mendatang.
Publik domestik dan pengamat internasional diperkirakan akan terus memantau perkembangan kasus dan respons pihak terkait, termasuk reaksi dari kalangan politik, militer, serta komunitas internasional yang khawatir terhadap stabilitas di Semenanjung Korea.
