Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Fernando Emas mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi potensi munculnya gelombang protes besar. Ia menilai, jika persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat tidak segera ditangani, situasi ini dapat berubah menjadi “Reformasi 1998 Jilid II”.
Fernando menyatakan, “Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan memberi peringatan berbasis sejarah nyata.” Ia mengingatkan bahwa kondisi seperti yang terjadi pada 1998, yang memicu ledakan sosial, dapat terulang kembali. Hal ini, menurutnya, berpotensi terjadi jika pemerintah gagal atau terlambat mengambil tindakan untuk membenahi kondisi ekonomi.
Peluang bagi Presiden Prabowo
Fernando menekankan bahwa masih terdapat kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan yang dapat mengurangi akumulasi ketidakpuasan publik. “Masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat lagi bersikap lamban dalam merespon masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi yang kompleks ini, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan kebijakan, termasuk evaluasi terhadap kinerja para menteri.
Persoalan Ekonomi yang Mengganggu
Fernando menegaskan, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil terlihat jelas dari sejumlah masalah. “Antrean panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus naik, tagihan listrik yang membengkak, hingga lapangan kerja yang semakin sulit diperoleh,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa peningkatan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan sumber protein hewani tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
Kebijakan penyesuaian tarif energi dan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi, dinilai juga mempersempit ruang gerak keuangan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Fernando mencatat tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran, yang diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Pentingnya Perombakan Kabinet
Menurut Fernando, salah satu langkah yang bisa diambil Presiden Prabowo adalah melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Ia berpendapat bahwa pergantian menteri yang dinilai gagal dalam memberikan solusi atas permasalahan di sektor masing-masing merupakan langkah yang bijaksana. “Pergantian menteri bukan semata manuver politik, melainkan langkah fungsional untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” ujarnya.
Fernando menegaskan, jika seorang menteri tidak mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan di sektornya, terutama dalam sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, maka pergantian tersebut merupakan tindakan yang bertanggung jawab. “Ini bukan tanda kelemahan pemerintah, tetapi langkah untuk memastikan pemerintah berfungsi dengan baik dalam melayani masyarakat,” tutupnya.
