Elit Global Terganggu, PP HIMMAH Desak Reformasi Pikiran dan Jaga Persatuan Nasional!
Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution memberikan pandangannya mengenai beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini. Dalam keterangan persnya, ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyaring informasi yang beredar di masyarakat.
Pentingnya Jiwa Nasionalisme di Kalangan Muda
Razak mengingatkan bahwa generasi muda sebagai penerus bangsa harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. “Sebagai anak bangsa, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi. Jangan mudah terprovokasi,” ujarnya pada Sabtu, 13 Juni 2026. Ia mendorong semua elemen masyarakat untuk lebih kritis dan cermat dalam menerima setiap informasi yang masuk.
Fokus Kebijakan untuk Kedaulatan Bangsa
Dalam pandangannya, Razak menilai bahwa inti dari kebijakan pemerintah saat ini adalah untuk mengembalikan kedaulatan bangsa, sesuai Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ada empat program utama yang menjadi fokus pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Razak menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah mengancam praktik oligarki. Ia menegaskan, “Oligarki gerah karena upaya ini bertujuan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing.” Hal ini, menurutnya, membuat mafia ekspor-impor merasa tersinggung setelah selama ini mereka memanfaatkan kekayaan alam dengan cara merugikan.
Respons terhadap Nilai Tukar Rupiah
Menyusul melemahnya nilai tukar Rupiah, Razak juga menilai bahwa penjelasan resmi yang menyebutkan faktor geopolitik atau kebijakan luar negeri tidak cukup menggambarkan situasi sebenarnya. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran aktif dari seluruh jajaran HIMMAH untuk menjaga persatuan masyarakat.
Razak mengajak Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, hingga Pimpinan Komisariat HIMMAH di seluruh Indonesia untuk tidak terjebak dalam narasi yang hanya berisi kritikan buta terhadap kebijakan pemerintah. “Jika ada masukan atau kritik, sampaikanlah dengan cara yang arif dan membangun melalui dialog publik atau diskusi ilmiah,” tuturnya.
Dengan pernyataan tersebut, Razak berharap kritik yang dibangun dapat menjadi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.
