Jakarta, Maret.id — Forum yang digelar oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog kritis guna membahas berbagai tantangan dalam tata kelola organisasi menjelang Muktamar Warga Nahdliyin 2026. Dalam konteks ini, Koordinator FORBES NU 26 KH. Abdul Waidl menekankan bahwa forum tersebut tidak dimaksudkan sebagai arena konflik, melainkan sebagai ikhtiar intelektual dan moral.
Menjaga Tradisi Organisasi yang Sehat
Waidl mengungkapkan bahwa NU adalah milik seluruh warga nahdliyin, sehingga pengelolaan organisasi seharusnya berpijak pada prinsip musyawarah, keterbukaan, serta akuntabilitas. “Forum ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan gagasan dan rekomendasi demi perbaikan bersama,” ujarnya saat acara yang berlangsung di Depok pada Minggu, 14 Juni 2026.
Sebagai salah satu organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia, NU memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keagamaan, kebangsaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan mengedepankan musyawarah sebagai fondasi utama.
Tantangan Internal dan Kebutuhan Evaluasi
Dalam beberapa tahun terakhir, masalah internal di tubuh PBNU telah menjadi sorotan publik dan di kalangan warga nahdliyin. Isu-isu seperti penguatan sentralisasi pengambilan keputusan, melemahnya mekanisme musyawarah dan kolegialitas, serta stagnasi lembaga menjadi perhatian utama. “Situasi ini memunculkan kebutuhan akan ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi praktik tata kelola organisasi,” tegas Waidl.
Rembug Warga NU juga dihadiri sejumlah narasumber berkompeten, antara lain Mustasyar PBNU Dr. KH. Muhammad AS Hikam dan Manager Riset & Data Seknas FITRA KH. Badiul Hadi, SE, M.Si. Diskusi difokuskan pada tiga isu utama: sentralisasi kekuasaan, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas keuangan publik.
Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan NU
Forum yang dihadiri oleh pengurus NU, badan otonom, akademisi, aktivis masyarakat sipil, profesional, serta kader muda NU ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan penguatan tata kelola organisasi, perbaikan sistem administrasi dan kelembagaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Hasil diskusi dan rekomendasi dari Rembug Warga NU akan menjadi kontribusi pemikiran warga nahdliyin menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Dengan demikian, forum ini menjadi langkah penting dalam menjaga semangat demokrasi dan mengoptimalkan peran NU di masyarakat.
