Jakarta, Maret.id — Pemrakarsa Jaringan Resolusi 98, Haris Rusly Moti, mengkritik narasi negatif terkait kemandirian Indonesia yang berkembang saat ini. Ia menyebut narasi yang mengklaim keadaan Indonesia seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, dan “Kabur dari Indonesia” sebagai sampah yang mencerminkan pandangan anti-kemandirian.
Haris mengungkapkan kekhawatirannya bahwa narasi semacam ini sangat berbeda dengan tradisi perjuangan para pendiri bangsa. Ia menekankan, Bung Hatta dan Bung Karno telah menyediakan gagasan alternatif untuk melawan kolonialisme dan ketidakadilan dalam sejarah Indonesia. Menurut Haris, semangat perjuangan mereka menghadirkan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan yang kini harus diaktualisasikan dalam konteks saat ini.
Penguatan Kemandirian Nasional
Haris menyatakan bahwa upaya kemandirian nasional saat ini harusnya dihidupkan kembali sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini memegang jabatan sebagai Presiden Indonesia, menggagas serangkaian kebijakan yang berfokus pada penguatan ekonomi nasional dan penguasaan sumber daya strategis.
Dia menyoroti isu kebocoran penerimaan negara, praktik under invoicing, serta transfer pricing yang selama ini menjadi sorotan kritis berbagai kelompok kini telah masuk dalam agenda pemerintah. “Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru melangkah lebih mendasar dengan memberantas kebocoran penerimaan negara,” jelas Haris.
Pengkritik Tanpa Alternatif
Haris juga mencermati bahwa banyak kelompok pengkritik pemerintah mengalami kebuntuan dalam menyampaikan gagasan alternatif. Menurutnya, para pengkritik tidak dapat membangun argumen yang kuat melawan kebijakan Presiden Prabowo, sehingga strategi yang mereka pilih adalah mencari-cari kesalahan dan menyerang pribadi Presiden. “Mereka tidak mampu membangun antitesis terhadap pandangan dan kebijakan yang diambil pemerintah,” tambahnya.
Ia berpendapat bahwa tradisi gerakan sosial seyogianya menghadirkan solusi konstruktif untuk situasi yang dihadapi. Dia mencontohkan gerakan demokrasi pada era Orde Baru dan gerakan anti-neoliberalisme sebagai contoh bagaimana perjuangan memiliki arah yang jelas.
Penolakan Program Pro-Rakyat
Lebih lanjut, Haris merasa heran dengan beberapa kelompok yang menolak program pemerintah yang dianggap pro-rakyat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan pembangunan kampung nelayan mendapatkan kritik dari mereka yang lebih memilih pandangan neoliberal. “Kita prihatin karena ada kelompok yang justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat,” tegasnya.
Haris menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program pemerintah, jika ada indikasi korupsi, maka seharusnya tindakan tegas diambil terhadap oknum yang terlibat, bukan program yang diinisiasi untuk membantu masyarakat. “Kalau ada pejabat yang korup, korupsinya yang diberantas, bukan programnya yang dihentikan,” katanya mengakhiri pernyataan.
