Jakarta, Maret.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Budi Sulistyono Kanang, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali prioritas dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permintaan ini disampaikan di tengah tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Perlunya Review Belanja APBN
Budi Sulistyono menyatakan bahwa jika ruang fiskal yang terbatas tidak dialokasikan dengan baik, daya beli masyarakat akan semakin tertekan. “Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujarnya pada Minggu (14/6/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan program-program prioritas tetap berjalan, sekaligus merespons penurunan daya beli yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil. Kondisi ini, lanjutnya, memerlukan penajaman skala prioritas anggaran agar kebijakan fiskal dapat menjawab kebutuhan yang paling mendesak dari masyarakat.
Dukungan Khusus untuk UMKM
Budi juga menyoroti kondisi yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan bahan baku impor. Dia menjelaskan bahwa industri tempe, yang sangat bergantung pada kedelai impor, kini menghadapi tekanan ganda akibat pelemahan rupiah dan kenaikan biaya distribusi.
“Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi,” ujar anggota Komisi VI tersebut. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan lebih spesifik bagi UMKM yang terkena dampak langsung dari fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya energi.
Pentingnya Stabilitas Ekonomi
Budi menekankan bahwa karakteristik tekanan yang dihadapi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku impor sangat berbeda dari mereka yang mengandalkan bahan baku domestik. “Saya bersama Menteri Perdagangan pernah menyampaikan perlunya dukungan bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Tekanan mereka berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik,” jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Ngawi ini menyatakan bahwa sebagian besar impor Indonesia masih digunakan sebagai bahan baku industri. Kondisi tersebut membuat pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada harga barang impor konsumsi, tetapi juga meningkatkan biaya produksi di dalam negeri. “Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik,” ungkapnya.
Budi berharap pemerintah segera melakukan penajaman prioritas anggaran dan menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terarah untuk membantu UMKM serta kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal perlu diarahkan tidak hanya untuk menjalankan program-program prioritas, tetapi juga untuk menjaga ketahanan konsumsi domestik dan keberlangsungan usaha rakyat.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita,” tandasnya.
