Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mohammad Afifuddin, telah memaparkan pagu indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Penyampaian ini mencerminkan langkah awal persiapan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang.
Rincian Pagu Indikatif
Afifuddin menjelaskan bahwa KPU akan menerima dana alokasi pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4.682.174.613.000. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama dari Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada 7 Mei 2026 mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian atau Lembaga serta Dana Alokasi Khusus.
Dalam pembagian tersebut, dana akan dialokasikan ke dalam dua sektor utama. Pertama, Program dan Dukungan Manajemen, yang mendapat alokasi sebesar Rp3.253.034.613.000 atau 69,48 persen dari total pagu indikatif. Kedua, untuk program penyelenggaraan pemilu senilai Rp1.429.140.000.000 yang merupakan 30,52 persen dari total dana tersebut.
Rincian Belanja
Afifuddin menguraikan lebih lanjut tentang rencana belanja dari pagu indikatif tersebut. Dalam belanja operasional pegawai, KPU akan mengalokasikan sebesar Rp2.264.281.016.000, yang mencakup 48,36 persen dari total anggaran. Selain itu, belanja operasional kantor akan memperoleh dana Rp988.753.597.000 atau 21,12 persen, sementara belanja non-operasional juga dinyatakan sebesar Rp1.429.140.000.000 atau 30,52 persen.
Menurut Afif, pagu indikatif yang diajukan telah memperhitungkan anggaran untuk beberapa tahapan Pemilu 2029, yang ternyata sudah mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2027. Ia menjelaskan bahwa beberapa tahapan pemilu akan dilakukan tahun depan, dan oleh karena itu alokasi anggaran sudah perlu dipersiapkan sedini mungkin.
Pentingnya Persiapan Anggaran
Afifuddin menekankan bahwa pentingnya pemisahan anggaran ini adalah untuk memastikan bahwa KPU siap menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks di masa mendatang. Dengan adanya pagu indikatif, KPU berharap dapat menjalankan tahapan-tahapan pemilu dengan lebih efisien dan efektif. “Jadi anggaran tahapan pemilu 2029 sebagian sudah muncul pada tahun anggaran 2027,” ungkapnya, menandakan kesiapan dan proaktif dalam perencanaan anggaran.
