Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyayangkan peristiwa terbaru yang terjadi di Sulawesi Selatan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan penelusuran terhadap penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026, Lalu menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta jajaran terkait. “Kami meminta agar pihak terkait segera mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini,” ujarnya.
Evaluasi Pengelolaan Dana BOS
Menurut Lalu, masalah terkait pengelolaan dana BOS tidak hanya terhenti di Sulawesi Selatan. Ia menggarisbawahi perlunya penguatan dalam proses pembinaan, pengawasan, dan tata kelola penggunaan dana tersebut di seluruh daerah. “Kami menyarankan agar dilakukan pendampingan dan pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS,” tambahnya.
Lalu juga menilai bahwa insiden saat ini menunjukkan betapa pentingnya evaluasi terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Evaluasi yang ketat dibutuhkan agar pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara lebih akuntabel. Ia mengungkapkan bahwa Komisi X telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperbaiki tata kelola dana BOS yang dijalankan sekolah-sekolah.
Pelanggaran Hukum dan Indikasi Komunikasi yang Buruk
Menyikapi kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOS tersebut, Lalu menegaskan bahwa proses hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Jika arahnya pidana, maka kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.
Selain itu, Lalu mengamati bahwa pengunduran diri sejumlah kepala sekolah secara massal dapat menjadi tanda adanya masalah komunikasi antara pihak sekolah dan dinas pendidikan. “Artinya, ada komunikasi yang tidak baik antara dinas dan sekolah, khususnya kepada kepala sekolah,” pungkasnya, dengan menekankan bahwa peningkatan pembinaan dan manajemen dana BOS harus menjadi prioritas.
Pentingnya Pengawasan yang Ketat
Lalu menekankan, “Yang kami tekankan di sini adalah pembinaan, tata kelola, serta manajemen dana BOS yang perlu terus ditingkatkan.” Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan di Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Pernyataan tersebut mencerminkan kepedulian Komisi X DPR RI terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di sektor pendidikan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, Lalu yakin bahwa persoalan pengelolaan dana BOS bisa teratasi secara lebih efektif dan efisien.
