SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Terancam!
Jakarta, Maret.id — Koordinator Sentinel Energy Indonesia (SEI), Jefferson, mengkritik pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, tekanan serius pada rantai pasok batubara dalam sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) menjadi salah satu isu utama, di mana Hari Operasi Pembangkit (HOP) di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mengalami penurunan hingga mendekati batas minimum operasional.
Stok Batubara Tertekan
Jefferson menegaskan bahwa penurunan HOP tidak sekadar indikator teknis, tetapi merupakan sinyal nyata mengenai kondisi stok batubara di sejumlah pembangkit yang tertekan. Kondisi ini disebabkan oleh tersendatnya pasokan batubara dari hulu hingga ke distribusi logistik, yang berpotensi memengaruhi ketersediaan energi di wilayah tersebut.
SEI berpendapat bahwa garis besar persoalan terletak pada perubahan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. “Perubahan skema produksi dan ketidakpastian dalam persetujuan di sektor hulu adalah yang paling memberatkan,” ungkap Jefferson pada Selasa, 16 Juni 2026.
Perubahan Alokasi Produksi
Sebelumnya, produksi batubara nasional berada dalam jalur perencanaan jangka menengah yang stabil di kisaran 900 juta ton per tahun. Namun menurut SEI, hal tersebut telah ditekan menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026, yang diklaim sebagai penyesuaian terhadap pasar global. Jefferson menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak diiringi dengan kesiapan implementasi yang memadai di lapangan.
“Dampak dari perubahan drastis ini menciptakan ketidakpastian di sektor hulu. Hal ini mempengaruhi perencanaan produksi, investasi alat berat, hingga kontrak jangka panjang dengan pembangkit,” kata Jefferson, menekankan bahwa kondisi ini mengganggu kesinambungan pasokan ke PLTU.
Keterlambatan Persetujuan RKAB
Sementara itu, SEI mengungkapkan bahwa keterlambatan dan ketidakpastian dalam persetujuan RKAB yang baru hanya dapat direalisasikan sekitar 580 juta ton pada awal tahun ini, yang telah menyebabkan tersendatnya aliran batubara ke PLTU. Hal ini berpotensi menurunkan level HOP di berbagai titik vital dalam sistem kelistrikan di Jamali.
Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam manajemen pasokan energi nasional. Jefferson menambahkan, “Penting bagi semua pihak untuk segera menanggapi masalah ini agar ketersediaan energi tidak terganggu.” Dengan kondisi yang ada, dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi masalah yang lebih besar jika tidak segera diatasi.
