Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mengungkapkan bahwa keresahan publik saat ini masih berakar dari beberapa masalah serius. Di antara isu-isu tersebut termasuk kesulitan dalam mencari pekerjaan, menurunnya daya beli masyarakat, serta kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang signifikan.
Evaluasi Program MBG Pasca Dugaan Korupsi
Haris menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Masyarakat Berdaya Gizi (MBG) pasca penangkapan pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung. Kepala BGN Dadan Hindayana, serta Wakil Kepala Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan program MBG untuk tahun 2025-2026.
“Dalam konteks ini, jika program tersebut terbukti memberatkan kondisi fiskal negara, maka sebaiknya program tersebut dimoratorium,” ungkap Haris. Namun, ia menambahkan, jika pemerintah mampu mengelola program ini dengan baik, maka kelanjutannya harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif mengenai semua aspek mulai dari pelaksanaan hingga sumber pendanaan alternatif.
Pentingnya Pendanaan dan Pengawasan yang Ketat
Haris juga menyarankan pentingnya pendanaan dari berbagai sumber, termasuk investor, kemitraan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan hibah. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu diperketat agar tidak terjadi penyimpangan.
Selain itu, ia mendorong evaluasi program prioritas nasional lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Pembangunan KDMP harus dilakukan di lokasi yang strategis dengan memperhatikan transparansi, melibatkan masyarakat setempat, serta menghindari tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” jelasnya.
Politik Responsif di Era Keterbukaan Informasi
Haris juga menyerukan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk lebih peka terhadap suara rakyat. “Jika banyak kritik dan tuntutan yang terjadi, mereka tidak perlu ragu untuk meminta maaf kepada publik,” tegas Haris, mengingatkan bahwa program pemerintah harus menciptakan keadilan sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa hari ini, masyarakat semakin kritis dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi yang membawa kedemokratisan ke dalam berbagai bentuk. “Demokrasi sekarang bisa dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, sehingga hampir tidak ada isu yang luput dari perhatian publik,” ujarnya. Untuk itu, Haris menegaskan pemerintah harus mau mengevaluasi kinerja, program, dan respons terhadap keinginan rakyat secara efektif.
