Bongkar Kericuhan Diskusi UGM agar Tidak Diputarbalikkan Sebagai Kritik Negatif!
Jakarta, Maret.id — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyoroti pergeseran perhatian publik yang kini lebih terfokus pada etika dan gaya penyampaian kritik oleh mahasiswa, dibandingkan dengan substansi kritik itu sendiri.
Pergeseran Fokus dalam Kritik Mahasiswa
Menurut Jamiluddin, narasi yang berkembang di media sosial menunjukkan bahwa mahasiswa dianggap melakukan tindakan persekusi terhadap sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.
Padahal, substansi yang disampaikan mahasiswa sebenarnya berhubungan dengan berbagai isu publik yang menjadi perhatian, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, kenaikan harga Pertamax, serta melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Reaksi Mahasiswa dan Framing Isu
“Pengalihan isu terkait kejadian di Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan hal yang umum dalam politik. Setiap pihak berusaha mencari legitimasi atas peristiwa itu,” kata Jamiluddin saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026. Hal ini menyebabkan inti dari protes mahasiswa menjadi kabur di mata publik.
Dia menambahkan bahwa ketidakpercayaan sebagian mahasiswa terhadap narasumber, terutama Budiman Sudjatmiko, berkontribusi pada situasi ini. Penolakan terhadap keberlanjutan acara dan tuduhan bahwa Budiman telah mengkhianati perjuangan sebelumnya menjadi salah satu indikasi ketidakpuasan tersebut. “Bagi sebagian mahasiswa, masalahnya bukan terletak pada Pancasila, melainkan pada kredibilitas narasumber,” ujarnya.
Ketidakberpihakan Terhadap Kritik
M. Jamiluddin menggarisbawahi bahwa respons mahasiswa kerap diterjemahkan sebagai tindakan tidak etis. Framing seperti ini mengaburkan kritik yang ingin mereka sampaikan terhadap kebijakan pemerintah. “Yang seharusnya dinilai adalah substansi kritik itu, bukan cara mereka menyampaikannya,” tegas mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta tersebut.
Dia pun berpendapat bahwa gaya penyampaian kritik bersifat personal dan tidak bisa diseragamkan. Oleh karena itu, pernyataan yang lebih penting adalah substansi kritik, bukan sekadar gaya penyampaian. “Tak seharusnya gaya mengkritik dibesar-besarkan, karena ini akan menghilangkan makna dari kritik yang disampaikan,” tambahnya.
Jamiluddin berharap bahwa peristiwa di UGM sebaiknya dilihat dengan lebih jernih dan utuh, agar publik tidak kehilangan fokus terhadap isu-isu pokok yang menjadi kritik mahasiswa. “Jangan sampai apa yang terjadi di UGM dibingkai melebihi substansinya. Dengan cara ini, semua pihak dapat memahami dan memperhatikan peristiwa tersebut dengan lebih jelas,” pungkasnya.
