Jakarta, Maret.id — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pertumbuhan signifikan dalam kekayaan Hanif, yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam laporan yang dipublikasikan pada Rabu, 17 Juni 2026, Hanif melaporkan bahwa total kekayaannya mencapai Rp8,945 miliar, meningkat pesat dari Rp905.156.600 yang dilaporkannya saat menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada 2022.
Perubahan Drastis dalam Tiga Tahun
Kenaikan kekayaan Hanif dalam waktu tiga tahun terhitung fantastis, dengan peningkatan mencapai Rp8.039.843.400, atau setara dengan kenaikan sekitar 888 persen. Data LHKPN menunjukkan bahwa pada 2022, total kekayaannya masih di bawah Rp1 miliar, namun dalam setahun sejak itu, ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal, angka tersebut naik menjadi Rp2.802.197.150.
Lonjakan Setelah Masuk Kabinet
Setelah dilantik sebagai menteri, Hanif mencatatkan total kekayaannya di Rp4,192 miliar dalam laporan awal pada Desember 2024. Namun, lonjakan terbesar terjadi dalam laporan periodik 2025, di mana kekayaannya meloncat drastis menjadi Rp8,945 miliar, sebuah tambahan Rp4,75 miliar hanya dalam setahun.
Sumber Kekayaan Hanif
Berdasarkan dokumen LHKPN tahun 2025, sebagian besar kekayaan Hanif berasal dari aset tanah dan bangunan. Ia memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan total nilai mencapai Rp8 miliar. Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2012 senilai Rp175 juta.
Kas dan setara kas yang dimiliki Hanif mencapai Rp770 juta, sementara laporan tersebut tidak menyebutkan adanya surat berharga atau utang. Dengan total aset yang dimiliki, Hanif tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp8,945 miliar, menandakan peningkatan yang signifikan dalam portofolio keuangannya.
