Israel Dituding Langgar Hukum Internasional Lewat Pengusiran Warga Lebanon, Memanas Ketegangan Regional!
Jakarta, Maret.id — Amnesty International menuduh militer Israel melakukan kejahatan perang melalui kebijakan pemindahan paksa warga sipil di Lebanon selatan yang melarang kembalinya penduduk ke kampung halaman mereka. Laporan organisasi hak asasi manusia itu menyatakan adanya perluasan perintah evakuasi dan pembatasan wilayah yang berdampak pada ratusan ribu warga sipil.
Ringkasan Laporan
Amnesty menilai larangan kembali dan pemindahan paksa di sejumlah wilayah Lebanon selatan dapat dikategorikan sebagai transfer paksa yang melanggar hukum internasional. Dalam laporannya, organisasi tersebut menyebut pelarangan bergerak dan pembentukan zona terlarang telah diperluas sehingga menutup akses warga ke rumah dan lahan mereka.
Skala Pembatasan Wilayah
Menurut laporan yang dipublikasi, sehari setelah gencatan senjata pada 28 November 2024 militer Israel menetapkan sekitar 4,6 persen wilayah Lebanon sebagai zona terlarang bagi warga sipil. Area itu kemudian diperluas menjadi sekitar 6 persen dari wilayah negara pada April 2026 dan diberlakukan sebagai apa yang disebut “Forward Defence Zone”.
Tuduhan Pemindahan Paksa dan Reaksi Amnesty
Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Kristine Beckerle, mendesak Israel menghentikan kebijakan tersebut dan menarik pasukannya dari wilayah yang terdampak. Amnesty memperingatkan bahwa tindakan memaksa warga sipil mengosongkan rumah mereka dan melarang kepulangan bisa memenuhi unsur kejahatan perang menurut hukum internasional.
Dampak Kemanusiaan di Lapangan
Pemerintah Lebanon menyebut serangan militer Israel yang berlangsung sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 3.800 orang dan melukai lebih dari 11.850 lainnya, serta memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi dari tempat tinggal mereka. Beberapa kota dan desa di selatan, termasuk kawasan seperti Bint Jbeil yang dianggap strategis, menjadi titik-titik utama dampak konflik terhadap warga sipil.
Kondisi Pengungsi dan Akses Kemanusiaan
Pembatasan wilayah dan pembentukan zona terlarang memperumit upaya bantuan kemanusiaan untuk mencapai warga yang terdampak, menurut pengamatan organisasi internasional. Kondisi pengungsi yang menggembung dan akses terbatas memicu kekhawatiran akan krisis kemanusiaan yang lebih luas di wilayah perbatasan.
Impak Hukum dan Politik
Amnesty menekankan bahwa praktik pemindahan paksa warga sipil melanggar kewajiban hukum humaniter internasional dan mendesak penyelidikan independen jika diperlukan. Tudingan kejahatan perang ini berpotensi menambah tekanan politik dan diplomatik terhadap pihak yang dituduh bila bukti lebih lanjut menguatkan klaim tersebut.
Pihak berwenang Israel belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang diuraikan dalam laporan Amnesty tersebut hingga saat ini. Kelompok-kelompok hak asasi dan badan-badan kemanusiaan internasional menyerukan tindakan untuk memastikan perlindungan warga sipil serta akses bantuan yang tak terhalang ke daerah-daerah terdampak.
