Jakarta, Maret.id — Aksi bertajuk #TataUlangDemokrasi digelar sebagai respons terhadap sejumlah isu kebangsaan yang dinilai menunjukkan gejala kemunduran demokrasi dan melemahnya supremasi sipil di Indonesia. Dalam aksi ini, mahasiswa menyerukan perhatian serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin memburuk, serta meningkatnya dugaan korupsi di sektor publik.
Penilaian terhadap Penyelenggaraan Negara
Dalam pernyataan bersama, organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta mengecam arah penyelenggaraan negara saat ini yang dinilai semakin menjauh dari semangat Reformasi 1998. Ketua Cabang PMII Jakarta Pusat, Mu’ammar Rizal Fauzi, menegaskan pentingnya peran mahasiswa untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan negara dianggap tidak sejalan dengan tujuan reformasi.
“Hari ini, kami menunjukkan kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Mu’ammar. Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Tuntutan Utama dalam Aksi Unjuk Rasa
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kedua organisasi ini menyuarakan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mereka mendesak pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali regulasi yang dianggap memperluas peran aparat keamanan dalam ranah sipil, termasuk melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Kepolisian (UU Polri). Hal ini dianggap penting agar prinsip supremasi sipil tetap terjaga.
Kedua, para mahasiswa meminta evaluasi terbuka dan akuntabel terhadap program Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Amar, salah satu peserta aksi, menyatakan bahwa setiap program yang menggunakan dana publik harus memiliki perencanaan yang jelas dan dapat diukur.
Transparansi dalam Penegakan Hukum
Ketiga, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara transparan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN). PMII dan GMKI menambahkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, demi keadilan dan kebenaran.
Terakhir, mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memulihkan daya beli masyarakat yang semakin tertekan akibat naiknya biaya hidup. Dalam konteks ini, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Jakarta, Pian Andreo H. Manurung, menekankan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi protes musiman.
“Gerakan ini adalah seruan lantang agar pemerintah kembali menempatkan demokrasi, transparansi, dan kesejahteraan rakyat sebagai panglima dalam setiap kebijakan publik,” ujar Pian. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pro-demokrasi untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif.
