Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal KAMMI Wilayah Maluku, Morsal J. Samual, menegaskan bahwa organisasi sebesar KAMMI tidak boleh dioperasikan berdasarkan kelompok tertentu yang mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pernyataan ini ia sampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis, 18 Juni 2026.
Pentingnya Mematuhi Konstitusi Organisasi
Morsal menekankan bahwa konstitusi organisasi bukanlah aksesoris yang dapat dikenakan atau dilepaskan sesuai kepentingan. Ia menyatakan, “Konstitusi adalah fondasi organisasi,” yang menunjukkan pentingnya mematuhi aturan yang ada dalam mengelola organisasi tersebut.
Pernyataan tegas ini disampaikan menjelang pelaksanaan Muktamar XIV Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni 2026 di Gedung Aula Kristen Indonesia, Kota Ambon. Morsal khawatir bahwa pelaksanaan Muktamar dengan legalitas yang tidak jelas akan menciptakan preseden buruk bagi kehidupan organisasi.
Peringatan Terhadap Agenda Ilegal
Morsal juga mengingatkan bahwa KAMMI Maluku akan mengawal kepatuhan terhadap aturan organisasi. Ia menegaskan agar tidak ada pihak yang menggunakan nama besar KAMMI secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi yang tidak berlandaskan legitimasi yang sah. Ini menjadi peringatan bagi mereka yang berupaya memaksakan agenda yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Adanya pelaksanaan Muktamar tanpa dukungan legalitas yang kuat akan merugikan kredibilitas KAMMI. Morsal berharap agar semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, dan aparat keamanan, tidak memberikan fasilitas atau dukungan terhadap agenda yang dianggap ilegal.
Permohonan Dukungan untuk Menjaga Integritas
“Ambon tidak boleh dijadikan panggung bagi agenda yang ilegal legitimasi dan konstitusionalitasnya,” tegas Morsal menutup pernyataannya. Ia berharap semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas organisasi dan mencegah dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Muktamar mendatang.
Dengan situasi politik dan sosial yang semakin kompleks, penegakan aturan dalam organisasi seperti KAMMI menjadi semakin penting agar tetap sesuai dengan visi dan misi awalnya. KAMMI Maluku berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan agenda mereka sesuai dengan prinsip keberagaman dan keadilan bagi semua anggotanya.
