Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR, Andhika Satya Wasistho, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Acara ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan melibatkan lembaga penyiaran seperti TVRI, RRI, dan Antara.
Peran Strategis TVRI
Andhika menegaskan bahwa TVRI memiliki peran strategis sebagai lembaga penyiaran publik yang menyediakan layanan informasi, pendidikan, dan budaya bagi masyarakat, terutama di daerah yang termasuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). “TVRI bukan media yang berorientasi keuntungan. Kehadirannya sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi yang merata,” ungkap Andhika, mengutip pernyataannya pada Kamis, 18 Juni 2026.
Pendanaan dan Modernisasi
Politikus dari Partai Golkar ini menyoroti perlunya dukungan pendanaan tambahan, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri, untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ia mendorong TVRI untuk memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, dan digitalisasi proses produksi. “Penguatan siaran daerah juga sangat diperlukan, karena masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap siaran televisi digital,” tambahnya.
Biaya Hak Siar Piala Dunia
Andhika juga mengungkapkan keprihatinan mengenai besaran biaya hak siar Piala Dunia, yang disebut-sebut mencapai sekitar 80 juta Dolar AS. Ia menyatakan bahwa angka tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya yang dibayarkan oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. “Berdasarkan data yang saya terima, Thailand mengeluarkan sekitar 40 juta Dolar AS, Malaysia sekitar 35 juta Dolar AS, dan Cina berada di kisaran 60 juta Dolar AS,” jelas Andhika.
Ia kemudian meminta TVRI untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penetapan dan perhitungan biaya hak siar ini. Menurut Andhika, transparansi sangat penting untuk menghindari persepsi pemborosan anggaran dan mencegah masalah di kemudian hari. “Kita perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Keberadaan TVRI dan pengelolaan anggarannya menjadi sorotan, di tengah tantangan besar dalam memberikan akses informasi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
