Warganet Mendesak Pak Erik: Tindak Tegas Pak Tohir!

Samarinda, Maret.id — Kerusuhan suporter pada laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 10 Mei 2026, memicu reaksi keras dari DPR dan publik. Insiden beruntun itu mendorong permintaan evaluasi terhadap kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di bawah kepemimpinan Erick Thohir, serta seruan penegakan sanksi kepada klub-klub yang terlibat kerusuhan.
Tuntutan Evaluasi dari DPR dan Kemenpora
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kerusuhan sepak bola yang terus berulang harus mendapatkan penanganan tegas. Ia meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melakukan evaluasi terhadap pengurus PSSI apabila kepengurusan saat ini dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan keamanan dan tata kelola dalam sepak bola nasional.
“Kemenpora harus mengevaluasi pengurus PSSI, kalau ternyata kepengurusan hari ini dianggap tidak mampu menuntaskan persoalan sepak bola Indonesia,” kata Lalu Hadrian. Ia juga meminta agar PSSI memberikan sanksi tegas terhadap klub-klub yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
Respons Publik dan Sikap PSSI
Insiden di Samarinda memicu gelombang reaksi di media sosial, di mana banyak pengguna menuntut evaluasi menyeluruh terhadap PSSI dan tindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Beberapa warganet menyorot dugaan konflik kepentingan dan menuntut akuntabilitas dari pejabat terkait.
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan pihaknya siap mengambil langkah tegas atas kejadian tersebut. Ia menekankan keprihatinan karena sepak bola Indonesia masih dalam pengawasan ketat FIFA menyusul Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan sedikitnya 135 orang. “Ini tentu menggores perjalanan sepak bola kita, karena kita juga tahu hingga saat ini sepak bola kita masih dimonitor oleh FIFA. PSSI berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Yunus.
Kejadian di Stadion Segiri menambah tekanan pada pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki tata kelola, keamanan pertandingan, dan mekanisme sanksi agar insiden serupa tidak terulang serta proses pemulihan hubungan dengan badan sepak bola internasional dapat berlangsung.





