Jakarta, Maret.id — Abdul Gafur menyatakan bahwa setelah status P21 ditetapkan, kasus tersebut akan memasuki fase persidangan. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo sebagai pelapor diharuskan hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Proses Pembuktian Berada di Tangan Pelapor
Gafur menegaskan bahwa dalam kasus pidana, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pelapor untuk membuktikan pernyataan yang diajukan. Ia mengemukakan, “Ketika pelapor menyatakan bahwa direndahkan atau dihinakan karena ijazahnya diduga palsu, maka dia wajib membuktikan di pengadilan bahwa ijazahnya asli dan tidak merugikan martabatnya.”
Karenanya, ia menekankan bahwa beban pembuktian tidak jatuh pada Roy Suryo maupun Dokter Tifa, melainkan pada pihak pelapor setelah perkara bergerak ke fase persidangan. Gafur juga menambahkan, jika berkas perkara dinyatakan P21, Joko Widodo akan berfungsi sebagai saksi pelapor sekaligus saksi kunci dengan pernyataan yang krusial bagi jalannya perkara.
Joko Widodo Harus Menjelaskan Proses Akademiknya
Menurut Gafur, ini akan menjadi kali pertama Jokowi diminta memberikan penjelasan secara terbuka di pengadilan terkait proses akademiknya jika perkara tersebut benar-benar mencapai meja hijau. “Ketika perkara ini masuk persidangan, Jokowi harus hadir sebagai saksi pelapor dan saksi utama yang wajib menjelaskan dengan terang benderang proses akademiknya,” ujarnya.
Gafur menambahkan bahwa selama ini diskusi tentang isu ijazah Jokowi berlangsung di ruang publik, baik melalui media massa, podcast, maupun pernyataan dari kuasa hukum dan relawan. Namun, jika kasus ini memasuki pengadilan, arena debat akan berubah ke ruang sidang yang menuntut pembuktian hukum yang lebih ketat.
Arena Pertarungan Berubah Setelah Status P21
“Begitu P21 ditetapkan, medan pertempurannya berubah,” tambah Gafur. Hal ini menunjukkan potensi eskalasi kasus yang melibatkan presiden menjadi perhatian publik yang lebih besar. Dengan tekanan ini, Jokowi diharapkan tidak hanya menjadi subjek diskusi di luar pengadilan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kredibilitasnya di hadapan majelis hakim.
Situasi ini menghadirkan tantangan signifikan tidak hanya bagi Jokowi tetapi juga bagi sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat pun sedang menunggu tahap selanjutnya dari proses hukum ini, di mana tiap detil akan diperiksa secara ketat di pengadilan.
