Jakarta, Maret.id — Politisi dan pakar hukum Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa mekanisme satu-satunya untuk memberhentikan Presiden Indonesia yang kini dijabat Prabowo Subianto di tengah masa jabatannya adalah melalui proses pemakzulan (impeachment) yang melibatkan tahapan prosedural yang ketat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pada Jumat, 19 Juni 2026, melalui media sosial X, Jimly menekankan pentingnya menghormati aturan hukum dalam politik. “Tidak mungkin menjatuhkan presiden tanpa pemilu atau melalui pemakzulan yang sangat sulit dilakukan di DPR dan MPR, kecuali ada bukti yang sah di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya. Melalui pernyataan tersebut, ia memberikan pandangan tentang pentingnya proses demokrasi dan hukum yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan politik.
Pentingnya Kritik yang Konstruktif
Jimly menambahkan bahwa pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada kritik yang berkaitan dengan ide, kebijakan, dan kinerja, alih-alih berusaha untuk menjatuhkan presiden dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. “Siapa saja yang tidak suka dengan Prabowo-Gibran, seharusnya memusatkan kritik pada substansi kebijakan dan bukan pada usaha menjatuhkan,” tuturnya.
Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas demokrasi pasca-reformasi yang telah dicapai di Indonesia. Penegakan konstitusi dan jalur hukum yang jelas menjadi langkah utama untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diinginkan oleh masyarakat tetap berada dalam bingkai demokrasi yang sehat. Jimly menyatakan, “Perbedaan pandangan dalam politik adalah suatu hal yang wajar, namun harus dijalankan melalui saluran demokrasi yang sah.”
Menjaga Legitimasi Pemerintahan
Menurut Jimly, penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan yang didapat melalui pemilihan umum. Ia menekankan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan yang terpilih secara sah. Dalam konteks ini, kritik konstruktif akan lebih berperan dalam kemajuan bangsa dibandingkan dengan upaya yang dapat memperkeruh suasana politik.
Menghadapi situasi politik yang dinamis, Jimly mengajak semua pihak untuk berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab. Dia percaya bahwa dengan penyaluran kritik yang tepat, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses politik tanpa mengancam stabilitas pemerintahan. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa ini,” tegasnya.
Dengan pesan tersebut, Jimly berharap agar masyarakat dan politisi bisa bersatu dalam menghormati dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun.
