Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang Ilegal di Kawasan IKN Harus Segera Dilaksanakan!
Jakarta, Maret.id — Upaya pemulihan ekosistem di Indonesia mencakup kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat lokal. Program ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi tentang pentingnya menjaga kawasan hutan di Tanah Air.
Pentingnya Pemulihan Hutan
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, menegaskan bahwa kegiatan penanaman yang dilakukan bukanlah seremonial semata. “Kami menanam dan insya Allah akan memelihara. Ini adalah ajang untuk mempertebal kembali komitmen kita bahwa di masa lalu kita sudah membiarkan kondisi seperti ini terjadi,” ungkap Myrna dalam sebuah acara pada Jumat, 19 Juni 2026.
Tahura Bukit Soeharto merupakan area yang memiliki fungsi krusial untuk konservasi, penelitian, pendidikan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Menurut data, kawasan ini memiliki tutupan lahan berhutan yang mencapai sekitar 57 persen, sementara sebagian lainnya menghadapi tekanan pemanfaatan lahan yang intensif.
Pengelolaan Aktivitas Ilegal
Salah satu tantangan dalam pemulihan kawasan adalah aktivitas ilegal, termasuk penambangan, perkebunan, dan penggunaan lahan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Otorita IKN, melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penertiban aktivitas ilegal.
Sejak awal 2023, Otorita IKN telah menangani delapan kasus penambangan ilegal melalui proses hukum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi kawasan dari eksploitasi yang merugikan ekosistem.
Rehabilitasi Melalui Vegetasi
Setelah penertiban, Otorita IKN dan pemangku kepentingan lain melanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan. Salah satu aksi nyata yang dilakukan adalah penanaman sebanyak 1.000 pohon pada area seluas 1,6 hektare, yang sebelumnya merupakan lokasi tambang ilegal. Jenis tanaman yang dipilih meliputi balangeran, tanjung, dan trembesi.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Edgar Diponegoro, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN, menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan. “Hingga Juni 2026, di kawasan hutan konservasi dalam delineasi IKN sudah tidak ada tambang ilegal lagi. Jika masih ada, itu berada di luar hutan konservasi berupa tambang pasir dan batu,” jelas Edgar.
Dengan komitmen yang teguh, Otorita IKN berupaya untuk terus menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung upaya konservasi hutan di Indonesia.
