Jakarta, Maret.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur saat ini tengah berfokus pada percepatan pembebasan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang terletak di Jalan Pandugo, Surabaya. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah penyempitan jalan yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan, khususnya bagi warga di sekitar Penjaringan Sari.
Peninjauan Lapangan yang Berhasil
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, mengungkapkan bahwa terdapat kemajuan penting setelah tim gabungan melakukan peninjauan lapangan pada 18 Juni 2026. Peninjauan ini melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim serta BPKAD Kota Surabaya, dan didukung oleh pihak Kejaksaan yang turut serta dalam pengukuran lahan langsung di lokasi.
“Tim dari BPKAD Jatim dan BPKAD Surabaya bersama pihak Kejaksaan telah melakukan pengukuran lahan di lokasi. Hasil pengukuran tersebut sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” katanya pada Jumat, 19 Juni 2026. Proses ini diharapkan dapat mempercepat langkah selanjutnya dalam pembebasan lahan untuk kepentingan publik.
Koordinasi untuk Legalitas Aset
Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyerahan aset, Komisi A DPRD Jatim merencanakan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk memperoleh Legal Opinion (LO) yang akan memastikan bahwa penggunaan lahan milik pemprov tidak melanggar aturan di masa mendatang.
Yordan menekankan pentingnya proyek ini untuk segera direalisasikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. “Kami tidak ingin ini terus berlarut-larut. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini demi kepentingan masyarakat agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan di jalan yang berbelok tajam,” ujar Yordan, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan.
Statistik Kecelakaan yang Mengkhawatirkan
Kondisi Jalan Pandugo yang menyempit telah mengakibatkan tiga orang kehilangan nyawa dan lima orang lainnya luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas. Data ini menunjukkan bahwa penanganan masalah ini sangat mendesak.
Selain fokus pada pelebaran jalan, pihak DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan fasilitas publik di sekitar lokasi, termasuk masjid dan taman kanak-kanak (TK). Yordan menyampaikan, desain infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan keselamatan jemaah masjid dan siswa TK.
Terkait dengan waktu pelaksanaan proyek, Yordan meminta agar semua proses administrasi pembebasan lahan yang sebelumnya tertunda pada bulan Mei dapat diselesaikan sepenuhnya pada bulan Juni ini. “Kita harus memastikan bahwa keselamatan warga dan pengguna fasilitas publik tetap terjaga saat proyek ini dilaksanakan,” tutupnya.
Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat memberikan layanan infrastruktur yang baik bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa khawatir akan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa.
