Jakarta, Maret.id — Dalam acara penyerapan aspirasi masyarakat, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir Budi Sulistyono yang akrab disapa Kanang, mendengarkan berbagai keluhan dari masyarakat Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Fatmawati DPC PDI Perjuangan pada Sabtu (20/6/2026) dan menyampaikan berbagai isu seperti evaluasi program prioritas nasional, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta masalah kelistrikan yang sering mengalami pemadaman.
Ekonomi Menjadi Sorotan Utama
Dalam forum tersebut, Kanang mengisyaratkan bahwa ketidakpuasan masyarakat saat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit. Menurutnya, masyarakat mempertanyakan seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga dan nilai tukar. Ia menegaskan bahwa yang menjadi titik sentuh keluhan bukanlah isu militerisasi, melainkan dampak dari keadaan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kanang menyampaikan bahwa keluhan-keluhan yang datang tidak hanya dari masyarakat luas, tetapi juga dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait isu reformasi, seperti pemisahan institusi TNI dan Polri. Ia menegaskan pentingnya mengevaluasi arah reformasi secara matang, agar masalah yang kompleks ini dapat terselesaikan dengan baik.
Pent ingnya Evaluasi Program Pemerintah
Lebih lanjut, Kanang menyoroti program-program prioritas yang dijalankan pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan kritik tajam. Menurut Kanang, setiap program yang dibiayai dengan anggaran negara harus dapat memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat dan harus dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan harapan.
“Saya berharap ada evaluasi yang mendalam terhadap KDMP dan MBG,” ujarnya. “Program-program ini harus dibuktikan keefektifannya agar tidak menambah beban masyarakat.” Ia juga menyampaikan bahwa program MBG, meskipun memiliki tujuan positif seperti mengatasi stunting, harus diimbangi dengan perhatian terhadap sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan.
Keluhan Terkait Koperasi Desa
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga mengekspresikan kekhawatiran atas keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang berpotensi mengganggu usaha kecil, termasuk toko kelontong dan UMKM. Kanang menilai bahwa program tersebut perlu dikawal dan dievaluasi secara berkala untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat.
Ia menekankan, program yang belum sepenuhnya terbukti efektif sebaiknya ditinjau ulang, dan menekankan perlunya melibatkan kepala desa dalam perencanaan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. “Jangan sampai kepala desa menjadi terjebak dalam program yang tidak mereka pahami, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum,” tegasnya.
Kanang menambahkan bahwa keterlibatan pihak TNI dalam pelaksanaan program pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aturan yang ada. Ia percaya bahwa kejelasan peran dalam pelaksanaan program sangat penting untuk meredakan kekhawatiran masyarakat dan kepala desa.
Dengan subyek yang luas dan kompleks, Kanang berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat dengan lebih baik dan melakukan evaluasi yang diperlukan demi kebaikan bersama.
