Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa dampak dari fenomena El Niño tidak hanya berisiko menimbulkan kekeringan di lahan pertanian, tetapi juga dapat merusak layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi cadangan air di berbagai bendungan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dody mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) guna memperkuat koordinasi di seluruh unit yang berada di bawah Kementerian PU. Langkah ini diharapkan menciptakan program mitigasi yang lebih terintegrasi dan efektif. “Kami membentuk Satgas untuk mengantisipasi dampak El Niño. Selain irigasi dan sawah yang terkena dampak, beberapa titik SPAM dan bendungan kemungkinan juga akan mengalami kekeringan,” ungkap Dody dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Langkah-Langkah Pencegahan Dini
Dody juga menjelaskan bahwa Kementerian PU telah melaksanakan sejumlah langkah pencegahan sejak awal tahun ini. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program pengeboran air tanah dalam di wilayah-wilayah yang selama ini rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. “Tim Sumber Daya Air (SDA) telah melaksanakan program pengeboran di beberapa titik yang diketahui sebagai daerah rawan kekeringan,” tambahnya.
Daerah Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai prioritas dalam program ini, mengingat keduanya sering mengalami krisis air saat musim kemarau tiba. Selain menambah sumber air, Dody juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk memastikan distribusi air ke area pertanian dan perkebunan yang lebih optimal.
Pembangunan Infrastruktur Irigasi
“Saya meminta agar pembangunan jaringan irigasi tersier dibuat sebagai langkah tambahan, terutama untuk air yang dialokasikan untuk irigasi sawah dan kebun,” tegas Dody. Peningkatan infrastruktur irigasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang bertujuan mempercepat pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi dalam mendukung program swasembada pangan.
Kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian menjadi penting untuk pelaksanaan kebijakan ini, di mana pendataan serta pembangunan jaringan irigasi akan dilakukan secara simultan.
Perencanaan yang Akurat dan Efisien
“Dengan kesepakatan bersama Kementerian Pertanian, kami akan melaksanakan Instruksi Presiden mengenai irigasi secara bersamaan dengan pendataan irigasi daerah. Harapannya, proyek-proyek irigasi di tahun 2026 dan seterusnya akan bisa dilaksanakan lebih cepat dan tepat sasaran,” tutupnya.
Melalui upaya yang terencana dan sistematis, pemerintah berharap agar swasembada pangan dapat terwujud, meski tantangan perubahan iklim dan fenomena alam terus menghampiri.
