Politik

Pengamat Curiga Ada Kekuatan Besar di Balik Kritik PKB terhadap PDIP dan Dampaknya terhadap Koalisi Politik Nasional

Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa PDIP saat ini berposisi sebagai partai yang berada di luar lingkar kekuasaan. Namun, mereka tetap mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“PDIP hari ini kan menjadi partai penyimbang artinya tidak menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tetap akan memberikan dukungan jika ada kebijakan pemerintah yang berkorelasi positif dengan perjuangan rakyat,” kata Adi melalui kanal YouTube-nya.

Dia menambahkan bahwa PDIP akan bersikap tegas dan tidak ragu untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP untuk tidak bersikap abu-abu dalam berpolitik. Permintaan itu muncul sebagai respons terhadap dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi mahasiswa, khususnya setelah munculnya politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi.

Adi mengemukakan bahwa kritik dari PKB mendorong PDIP untuk menentukan sikap yang lebih tegas, apakah akan bergabung dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

“Jika PDIP ingin menjadi bagian dari pemerintah, maka harus mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Namun, jika memilih menjadi oposisi, maka harus konsisten berada di luar pemerintah,” jelasnya.

Meski begitu, Adi mempertanyakan dasar pernyataan Jazilul Fawaid tersebut. Ia berpendapat bahwa pernyataan semacam itu tidak muncul tanpa konteks yang lebih besar.

“Satu pertanyaan mendasar, atas dasar apa Jazilul Fawaid berbicara soal PDIP jangan abu-abu? Jangan-jangan ada kekuatan besar yang mendasari sikap dan permintaan ini,” tuturnya.

Adi menegaskan bahwa dinamika politik seperti itu adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Ia juga menyebutkan bahwa PKB dan PDIP memiliki sejarah politik yang panjang, sama-sama lahir dari semangat reformasi, dan pernah menjalin hubungan politik yang dekat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Namun, setelah 2024, kita dapat melihat adanya konfrontasi dan ketegangan politik antara PKB dan PDIP,” pungkas Adi.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button