Gibran Sebut Petani dan Nelayan Kunci Kemandirian Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, Maret.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengungkapkan pentingnya kemandirian pangan saat membuka Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di GOR David Tony, Kabupaten Gorontalo, pada Sabtu, 20 Juni 2026.
“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” tegas Gibran.
Ia menyampaikan bahwa tantangan untuk mencapai kemandirian pangan meliputi peningkatan produksi hingga tata kelola di sektor pertanian dan perikanan. Hal ini mencakup perlindungan lahan pertanian, akses terhadap bibit unggul, permodalan, hingga kepastian pasar dan distribusi pupuk bersubsidi.
Gibran juga memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Masalah yang diangkat antara lain perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, dan kebutuhan sarana pascapanen seperti dryer dan rice milling unit (RMU).
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran meminta semua kementerian dan lembaga terkait agar segera mengambil langkah tindak lanjut. “Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri,” ujarnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025, setelah Brasil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, yang merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Target swasembada empat tahun, Alhamdulillah kita capai satu tahun dan tercepat sepanjang sejarah,” kata Amran.
Amran menambahkan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian.





