Kemensos dan Kemen PUPR Lakukan Peninjauan Rumah Tak Layak Huni untuk Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Pasuruan
Jakarta, Maret.id — Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, menjelaskan bahwa penyisiran yang dilakukan pada Rabu, 17 Juni 2026, bertujuan untuk verifikasi faktual dalam rangka memastikan bantuan tepat sasaran.
“Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual,” ujar Firdiansyah dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Minggu, 21 Juni 2026.
Menurutnya, Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapatkan kuota 225 titik sesuai dengan usulan dari Kementerian Sosial, sementara total usulan bedah rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur mencapai 1.837 titik.
Tim Firdiansyah bergerak ke empat lokasi di Pasuruan untuk mengecek kondisi rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat. Verifikasi ini menjadi bagian penting untuk mempercepat renovasi yang dijadwalkan dimulai pada September mendatang.
“Titik yang disambangi adalah rumah Lilik Qomariyah di Desa Bajangan; Jirilia di Jajar Kebon Desa Gondangwetan; Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo Gondangwetan, dan Rahmat di Dusun Jajarkebon, Gondangwetan,” sambungnya.
Firdiansyah menambahkan bahwa program ini memberikan harapan baru bagi para keluarga penerima manfaat. Salah satu calon penerima, Rahmat, yaitu orangtua siswa Sekolah Rakyat, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah.
“Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah,” tuturnya.
Verifikasi faktual ini tidak hanya mengecek kondisi bangunan dan sanitasi rumah, tetapi juga kelengkapan dokumen kepemilikan rumah. Kegiatan verifikasi ini didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH.
Fajar menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.
Pendekatan Sekolah Rakyat berfokus tidak hanya pada pendidikan anak, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Selain mendapatkan akses pendidikan gratis dan berkualitas, orangtua siswa juga didorong untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi.
“Anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi,” tegasnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program ini merupakan sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa agar lebih layak huni.
Selain tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, turut hadir dalam verifikasi lapangan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala sekolah, dan guru Sekolah Rakyat.
