Jakarta, Maret.id — Jumlah warga asing yang menjadi korban penipuan di Korea Selatan meningkat tajam dalam dua tahun terakhir, hampir empat kali lipat menurut data yang dikutip anggota parlemen. Anggota parlemen Kim Joon Hwan menyatakan angka ini berdasarkan informasi dari Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan.
Lonjakan Kasus Berdasarkan Tahun
Data resmi menunjukkan peningkatan korban penipuan dari 5.307 orang pada 2023 menjadi 8.671 orang pada 2024. Angka tersebut kemudian melonjak drastis menjadi 19.907 korban pada 2025, menurut keterangan yang dipaparkan di hadapan publik.
Angka-angka itu memicu perhatian serius karena terjadi dalam rentang waktu singkat yang hanya dua tahun. Lonjakan ini menandakan adanya perubahan pola kejahatan yang menargetkan warga asing secara sistematis.
Modus Operandi dan Korban
Banyak kasus penipuan dilaporkan berkaitan dengan penggemar budaya pop Korea atau “hallyu” dari luar negeri. Para pelaku kerap mendekati penggemar, menawarkan merchandise terkait bintang K-pop, lalu menghilang setelah menerima pembayaran.
Kasus seperti ini sering terjadi melalui perantaraan online, platform jual-beli, maupun transaksi tatap muka saat acara dan konser. Kejadian tersebut memanfaatkan antusiasme dan keterbatasan akses penggemar asing terhadap informasi lokal.
Pada akhir pekan konser grup K-pop di Busan pada 12-13 Juni, tercatat dari lima laporan kriminal yang melibatkan warga asing, tiga di antaranya adalah kasus penipuan. Kejadian itu terjadi di tengah kerumunan penonton dan memunculkan kekhawatiran akan keamanan wisatawan di lokasi acara besar.
Kenaikan Kasus Kriminal secara Keseluruhan
Selain penipuan, data menunjukkan kenaikan jumlah warga asing yang menjadi korban semua jenis kejahatan hingga 81,7 persen dalam dua tahun terakhir. Jumlah korban total meningkat dari 28.048 pada 2023 menjadi 50.975 pada 2025.
Peningkatan ini muncul bersamaan dengan lonjakan kunjungan wisatawan asing ke Korea Selatan, yang memperbesar eksposur warga asing terhadap risiko kriminal. Pola tersebut mendorong para penyidik dan pembuat kebijakan untuk meninjau strategi pencegahan.
Tanggapan dan Rekomendasi Kebijakan
Para anggota parlemen dari partai penguasa menyerukan upaya pencegahan terpadu untuk melindungi warga asing, termasuk penguatan patroli dan peningkatan kehadiran aparat di lokasi wisata serta acara besar. Mereka juga menekan pentingnya edukasi publik dalam berbagai bahasa agar wisatawan lebih waspada terhadap modus penipuan yang berkembang.
Pemerintah pariwisata dilaporkan mencatat lonjakan kunjungan wisatawan asing dari 11 juta pada 2023 menjadi 18,9 juta pada 2025, peningkatan 71,7 persen. Pertumbuhan ini memperbesar kebutuhan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, otoritas pariwisata, penyelenggara acara, dan perwakilan diplomatik untuk menjamin keselamatan pengunjung.
Praktik pencegahan yang direkomendasikan mencakup peningkatan verifikasi penjual merchandise resmi, pemantauan transaksi daring yang mencurigakan, dan kampanye informasi pra-kedatangan bagi wisatawan internasional. Selain itu, penempatan titik informasi multibahasa di area wisata dan pusat konser dianggap perlu untuk menurunkan risiko penipuan.
Pihak kepolisian disarankan memperkuat kerja sama internasional untuk menelusuri jaringan penipuan lintas negara serta mempercepat pemrosesan laporan korban asing. Langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku juga dianggap penting untuk memberi efek jera.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi penyelenggara acara besar untuk mengadopsi langkah keamanan yang lebih proaktif. Penyelenggara diharapkan melakukan verifikasi mitra penjualan serta memberi panduan keselamatan yang jelas kepada pengunjung.
Pemangku kepentingan pariwisata dan keamanan berharap langkah terpadu dapat menurunkan insiden penipuan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan internasional. Keberhasilan upaya ini dinilai krusial demi menjaga citra Korea Selatan sebagai tujuan wisata global yang aman dan ramah bagi penggemar budaya populer.
