Prabowo Sahkan Revisi UU Polri, Anggota Aktif Dapat Mengisi Jabatan Sipil Tertentu dan Perkuat Keterlibatan Polri dalam Pemerintahan
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia telah mengesahkan regulasi yang membawa sejumlah perubahan strategis bagi anggota kepolisian. Regulasi tersebut diteken pada 17 Juni 2026 dan mencakup pengaturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tertentu.
Salah satu poin penting yang menarik perhatian adalah Pasal 28A. Dalam pasal tersebut, anggota Polri aktif diperbolehkan mengisi jabatan di luar organisasi kepolisian jika memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Penempatan tersebut dapat dilakukan pada kementerian atau lembaga yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lebih lanjut, anggota Polri juga dapat bertugas di kementerian lain yang memerlukan keahlian khusus. Bahkan, penugasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan mandat langsung dari Presiden. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi penugasan anggota Polri di sektor sipil yang sesuai dengan kompetensinya.
Penjelasan umum dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa penempatan anggota Polri pada jabatan sipil yang tidak terkait dengan fungsi kepolisian tetap memerlukan pengunduran diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Putusan tersebut pada hakikatnya mewajibkan syarat pengunduran diri atau pensiun bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian,” tegas penjelasan undang-undang yang dikutip dari laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Selain itu, revisi UU Polri juga mengubah ketentuan usia pensiun anggota kepolisian. Batas usia pensiun untuk tamtama dan bintara ditetapkan paling tinggi 59 tahun, sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi dapat bertugas hingga usia 60 tahun. Khusus bagi perwira tinggi bintang empat, masa dinas bisa diperpanjang maksimal satu tahun melalui Keputusan Presiden.
Pemerintah mengungkapkan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menghadapi tantangan kepolisian yang semakin kompleks. Tugas kepolisian kini mencakup penanggulangan kejahatan transnasional, terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan berbasis teknologi tinggi. “Kompleksitas tugas tersebut menuntut kapasitas profesional yang tidak hanya bersumber dari kekuatan fisik, tetapi mengedepankan pengalaman, kematangan analisis, serta keahlian teknis yang diperoleh melalui proses panjang dalam praktik dan pendidikan,” demikian isi undang-undang tersebut.
