Kawal Nasib Petani Rejomulyo, DPC PDI Perjuangan Metro Dorong Kepastian Ganti Rugi Gagal Panen
Metro, Maret.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Metro menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama para petani yang terdampak bencana. Pada tanggal 11 Mei, para pengurus partai yang dikenal dengan lambang banteng moncong putih ini mendampingi kelompok petani dari Rejomulyo untuk menuntut kejelasan terkait ganti rugi lahan akibat gagal panen yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Way Sekampung.
Pertemuan yang digelar di wilayah Metro ini menjadi titik penting bagi para petani untuk menyuarakan keluh kesah mereka kepada Ketua DPRD Kota Metro dan jajaran struktural DPC PDI Perjuangan. Aktivitas pertanian di kawasan tersebut sangat diandalkan oleh masyarakat setempat, sehingga bencana alam yang menyebabkan gagal panen bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial mereka.
Komitmen PDI Perjuangan untuk Rakyat
Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro yang juga merupakan Kuasa Hukum Aliansi Petani, Tomi Gunawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berdiam diri melihat ketidakpastian yang dialami oleh petani. “Kami tetap berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai hak-hak petani terpenuhi oleh Pemerintah Kota Metro. Dalam waktu dekat, kami akan menyurati Wali Kota untuk mendiskusikan solusi nyata bagi petani yang terkena dampak,” tegas Tomi.
Advokasi ini menunjukkan peran aktif partai dalam menangani permasalahan masyarakat. Namun, tantangan nyata tetap dihadapi para petani, seperti pernyataan Misgianto, salah satu perwakilan petani, yang mengeluhkan ketidakpastian dan kekosongan komunikasi dari pemerintah. Ia mendorong perlunya audiensi langsung dengan Wali Kota untuk membahas mekanisme bantuan baik melalui asuransi ataupun bentuk kompensasi lain.
Dampak Banjir Terhadap Pertanian
Survei awal menunjukkan bahwa sekitar 132 petani terkena dampak dari bencana ini, dengan banyak di antaranya mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Meskipun pemerintah berjanji akan memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk, namun penyaluran bantuan tersebut hingga kini masih belum jelas waktunya. Proses pendataan ulangan diprediksi akan menambah jumlah korban yang terdampak, mengingat kondisi pasca-penutupan aliran Way Sekampung yang masih belum stabil.
Petani yang tidak mendapatkan hasil optimal dari lahan mereka kini berada pada jalan menjenuh. Mereka mendambakan tindakan nyata dan komitmen dari pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai bantuan yang diharapkan. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menghindari ketidakpuasan lebih lanjut.
Koordinasi DPRD Kota Metro dengan Eksekutif
Ria Hartini, Ketua DPRD Kota Metro, menjelaskan bahwa rancangan solusi sedang dalam proses pembahasan rapi dengan pihak eksekutif setelah melakukan hearing sebelumnya. Isu normalisasi sungai dan kompensasi untuk gagal panen telah menjadi prioritas dalam pembahasan. “Kami sudah mengajukan semua aspirasi petani melalui surat resmi dan saat ini kami menunggu tanggapan dari pemerintah. Prosesnya memang tidak instan, namun kami berupaya untuk terus memantau perkembangannya,” pungkas Ria.
Situasi ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana alam yang bisa mengubah kondisi ekonomi warga secara drastis. Upaya partai politik dalam mendukung keberlanjutan pertanian akan menjadi ujian bagi komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pemerintah Kota Metro merespon tuntutan ini akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap institusi dan langkah-langkah yang diambil di masa depan.
