Novita Hardini: Penambahan Layar Bioskop Bukan Solusi Tunggal untuk Meningkatkan Kualitas Perfilman Nasional Menurut DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan pemerintah agar tidak mengandalkan penambahan jumlah layar bioskop sebagai solusi utama untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.

Ia menekankan pentingnya penguatan ekosistem perfilman, regulasi yang berpihak, dan daya beli masyarakat sebagai faktor penentu keberlanjutan industri film Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengakui bahwa industri perfilman Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dari segi jumlah penonton, kualitas produksi, serta pengakuan terhadap karya para sineas lokal.

Namun, ia berpendapat bahwa masalah yang dihadapi oleh perfilman nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah layar bioskop. “Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan,” tegas Novita.

Ia menambahkan, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Menurutnya, penambahan layar bioskop tidak akan secara otomatis meningkatkan jumlah penonton jika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.

“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran pembangunan layar baru, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok,” imbuhnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan VII Jawa Timur itu menilai tantangan utama perfilman nasional saat ini justru terletak pada aspek distribusi dan kebijakan yang berpihak. Ia mengungkapkan bahwa film Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses layar serta persaingan yang tidak seimbang dengan film impor yang didukung modal dan jaringan distribusi yang lebih besar.

“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia,” tutur Novita.

Ia mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang mencari keuntungan jangka pendek. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan menyusun regulasi yang lebih afirmatif untuk memperkuat industri perfilman nasional, meliputi aspek produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan.

Revisi Undang-Undang Perfilman, menurutnya, perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif modern. “Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan,” tegasnya.

Novita juga meminta pemerintah untuk menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data sebelum memutuskan untuk melakukan ekspansi layar bioskop secara masif.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan industri film tidak hanya diukur dari jumlah layar atau tiket terjual, tetapi juga dari lapangan kerja yang diciptakan, dampak terhadap UMKM, penguatan ekonomi kreatif daerah, dan pembangunan identitas budaya bangsa.

“Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis semakin maju. Yang perlu diperkuat adalah ekosistemnya, keberpihakan regulasinya, serta kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan industri kreatif tersebut,” pungkas Novita.