Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila melalui Kebijakan Strategis dan Kerja Sama Internasional
Jakarta, Maret.id — LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan pentingnya rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional Indonesia. Ia menyebut tindakan ini sebagai langkah krusial untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila.
“Perubahan arah ideologis dari ekonomi berbasis pasar dominan menuju ekonomi konstitusional berbasis kepentingan rakyat, yang sekarang dijalankan Presiden Prabowo, mengandung konsekuensi perombakan puluhan undang-undang hasil Reformasi yang pro pasar dan liberal,” tuturnya.
Ketua DPD RI ke-5 tersebut menyadari bahwa langkah ini akan menghadapi perlawanan. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Perlawanan ini menjadi factor yang membuat bangsa ini mengalami turbulensi ekonomi,” ungkap LaNyalla.
Ia juga menyatakan, “Presiden Prabowo pasti tahu akan ada perlawanan. Dari dalam maupun dari luar negeri. Karena mereka yang melawan pasti sudah menjadi penikmat kekayaan Indonesia selama ini.”
LaNyalla menekankan bahwa mentalitas korup dari para pemegang amanah kekuasaan juga memperburuk keadaan. “Pembantu Presiden tidak menerjemahkan dengan tepat, malah korupsi.”
Indonesia, menurut LaNyalla, adalah negara yang diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menarik perhatian negara-negara yang bersifat predatorik. “Negara-negara tersebut ingin menguasai dan memiliki sumber daya tersebut.”
Ia mengingatkan sejarah kolonialisme Indonesia sebagai dampak dari minat negara asing. “Ini sudah terbukti dengan masuknya VOC hingga masa penjajahan Belanda.”
Setelah perang dunia kedua, negara-negara yang terlibat tidak menghentikan ambisi mereka untuk menguasai yang baru merdeka. “Mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa penjajahan fisik. Itulah konsep neo-kolonialisme yang semakin mendapat angin segar dengan lahirnya paradigma neo-liberalisme.”
Menurutnya, sumber daya alam Indonesia terus dieksploitasi. “Produk jadi yang mereka olah di luar negeri masuk kembali ke Indonesia untuk kita beli.”
Ia menguraikan bahwa keuntungan tersebut dikembalikan ke Indonesia dalam bentuk utang dan penanaman modal asing. “Begitu siklusnya. Dan kerakusan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menjalankan praktik kejahatan fiskal melalui tiga skenario jahat.”
LaNyalla memerinci tiga skenario tersebut, dimulai dari under-pricing, yaitu strategi di mana korporasi menjual komoditas nasional kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga jauh di bawah nilai pasar. “Tindakan ini kemudian dilegitimasi melalui instrumen kedua, yakni under-invoicing.”
Ia menambahkan bahwa manipulasi pencatatan nilai faktur ekspor agar tampak legal formalitas merupakan bagian dari upaya tersebut. “Padahal sesungguhnya terjadi distorsi nilai yang besar.”
Ketiga, skema transfer-pricing, yang menurutnya merupakan pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak sangat rendah. “Inilah yang sekarang diperangi oleh Presiden Prabowo dengan cara membelokkan kemudi kapal Indonesia menuju paradigma Ekonomi Pancasila.”
LaNyalla memahami kebangkitan aksi mahasiswa yang menuntut perbaikan ekonomi. Namun, ia menekankan pentingnya membedakan antara fakta dan narasi. “Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan.”
Ia memperingatkan, “Faktanya, ekonomi Indonesia memang terguncang, karena ada perlawanan. Tetapi narasinya menjadi Indonesia bangkrut.”
Mahasiswa, sambungnya, harus mampu mempertanyakan dan menganalisis narasi yang beredar. “Siapa yang mendanai? Karena dalam setiap perang narasi, selalu ada kepentingan yang bekerja.”
LaNyalla ingin generasi muda berperan sebagai penguji narasi, bukan konsumen narasi. “Jadilah penimbang. Jadilah generasi yang meluruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara ini.”
Ia menekankan bahwa pertarungan terbesar bangsa ini bukan antara pemerintah dan oposisi. “Pertarungan terbesar kita adalah menentukan apakah Indonesia akan terus mengikuti logika pasar global atau kembali kepada Ekonomi Pancasila.”
