Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang oleh Pemerintah dan Para Ahli Kesehatan
Jakarta, Maret.id — Nurhadi meminta penjelasan lebih rinci tentang usulan Menteri Kesehatan agar penderita tuberkulosis (TB) menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa gagasan ini harus diapresiasi, mengingat pentingnya gizi dalam pengobatan TBC. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa wacana ini diiringi dengan perencanaan yang matang.
“Kita memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan nutrisi yang baik agar proses penyembuhannya lebih optimal. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pendataannya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana pengawasannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” kata Nurhadi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban TB yang besar dengan sekitar satu juta kasus setiap tahun. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Jika pasien TBC dimasukkan sebagai penerima MBG, maka harus ada target yang jelas. Apakah kebijakan ini akan meningkatkan angka kesembuhan? Apakah mampu menurunkan angka putus obat? Apakah dapat menekan angka kematian akibat TBC? Jangan sampai program bertambah tetapi dampaknya tidak pernah bisa diukur secara objektif,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI ini menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal berbagai program kesehatan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dan capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Karena itu pemerintah harus berani menjelaskan target, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat,” pungkas Nurhadi.
