Legislator PDIP Soroti Validitas Data Stunting dan Pergeseran Anggaran Dinkes Jember
JEMBER, Maret.id — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan pada Senin (11/5/2026), dua legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Indi Naidha dan Wahyu Prayudi Nugroho, mengangkat isu penting mengenai validitas data stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember. Mereka juga menyoroti pergeseran anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dinilai kurang terkoordinasi.
Anggota DPRD Jember itu menyatakan bahwa ketidaksinkronan antara data kesehatan lokal dan pusat menjadi masalah serius yang dapat mempengaruhi penetapan kebijakan serta efektivitas program-program kesehatan di daerah. RDP yang dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah dan masyarakat ini semakin memanas seiring dengan penjelasan mengenai pengelolaan dan penyampaian data kesehatan yang dianggap belum berjalan secara optimal.
Validitas Data Menjadi Prioritas Utama
Menurut Indi Naidha, pembaruan data di lapangan merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. “Data yang valid dan selalu diperbarui adalah landasan untuk menentukan kebijakan yang tepat. Kami tidak bisa hanya menunggu laporan datang,” tegasnya. Dengan terjadinya perbedaan data antara sumber dari pemerintah pusat dan daerah, akan ada potensi yang besar untuk kebijakan yang salah arah. Angka stunting yang tinggi, misalnya, harus mendapat penanganan yang tepat berdasarkan data yang akurat, bukan hanya asumsi atau laporan yang sudah usang.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, penting untuk memahami bahwa data yang akurat akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kesehatan masyarakat, yang berujung pada perumusan kebijakan yang lebih efektif. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, misalnya, dibutuhkan program yang terintegrasi dan disinkronkan baik antara pusat dan daerah.
Pergeseran Anggaran yang Mengkhawatirkan
Dari diskusi yang berlangsung, Wahyu Prayudi Nugroho atau Nuki juga mencemaskan pergeseran anggaran yang tidak terkoordinasi dengan pihak legislatif. Ia mengkhawatirkan bahwa sejumlah program prioritas yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dapat terabaikan. “Jangan sampai program yang pro-rakyat justru terabaikan karena fokusnya lebih pada pengadaan barang dan jasa yang meningkat,” jelasnya.
Nuki menandaskan bahwa meskipun terjadi kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, seperti renovasi puskesmas dan pengadaan alat-alat kesehatan, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang terbatas. Keselarasan antara sumber daya dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan program-program kesehatan.
Tanggapan Dinkes dan Rencana Perbaikan Koordinasi
Sekretaris Dinas Kesehatan Pemkab Jember, Ni Ketut Ardani, memberikan klarifikasi mengenai berbagai isu yang diangkat. Ia mengungkapkan bahwa tidak semua data kesehatan yang dimiliki Dinkes bermasalah. Dalam hal AKI, dia menegaskan bahwa tidak ada masalah sinkronisasi; perbedaan data stunting, sahutnya, terjadi karena adanya dua sumber yang berbeda.
Dia juga menjelaskan bahwa pergeseran anggaran disebabkan oleh realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih rendah dari proyeksi. “Awalnya diharapkan penerimaan mencapai Rp 85 miliar, tetapi yang diperoleh hanya sekitar Rp 45,7 miliar,” jelasnya.
Ni Ketut mengakui pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik ke depan. “Kami berkomitmen untuk memperbaiki pola koordinasi terkait anggaran, agar semua kebijakan dan perubahan anggaran dapat dikomunikasikan dengan baik kepada DPRD,” pungkasnya.
Dengan situasi yang dihadapi, penting bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah maupun legislatif, untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang solid, pencapaian target-target kesehatan, seperti penurunan stunting dan AKI, akan semakin sulit diwujudkan.
