Jakarta, Maret.id — Fransiskus, mewakili Bupati Mimika, membuka Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua di Hotel Horison Diana Timika pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Fransiskus, tema workshop ini sangat relevan dengan kebutuhan Papua saat ini. Hal ini menjadi penting di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika sosial yang ada.
“Riset yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Fransiskus. “Melalui riset yang baik, kita dapat memahami persoalan masyarakat secara objektif, mengidentifikasi kebutuhan yang sesungguhnya, serta merumuskan solusi yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa advokasi yang konstruktif harus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Advokasi itu, lanjutnya, bukan sekedar menyampaikan aspirasi, tetapi juga membangun dialog dan kolaborasi demi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita harus melihat pentingnya pengembangan jejaring aktor lokal yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, hingga komunitas pemuda,” jelas Fransiskus. Ia menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
“Sinergi seluruh elemen masyarakat diperlukan,” jelasnya. “Dengan jejaring yang kuat, kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”
Fransiskus juga menekankan pentingnya perlindungan warga sipil sebagai tanggung jawab bersama. Setiap warga negara, tegasnya, berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan hukum, dan akses terhadap pelayanan publik yang layak.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran aktif seluruh pihak melalui penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan ruang-ruang dialog yang inklusif dan partisipatif,” tuturnya.
Ia berharap bahwa workshop ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan warga sipil dan demokrasi di Papua.
“Pemerintah Kabupaten Mimika senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.
Fransiskus mengapresiasi inisiatif MPSI yang menghadirkan ruang kolaborasi bagi pemangku kepentingan. “Semoga kegiatan ini menghasilkan jejaring yang semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
