Jakarta, Maret.id — Proyek pemetaan wilayah Sulawesi yang menghabiskan anggaran besar menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis.
Pengelolaan data geospasial nasional, keterlibatan pihak asing, kontribusi industri lokal, dan keamanan data menjadi isu utama dalam pembahasan proyek ini.
Proyek yang menargetkan area seluas sekitar 180 ribu kilometer persegi itu akan menggunakan teknologi Airborne Synthetic Aperture Radar (IFSAR). Proyek tersebut dimenangkan oleh Intermap Technologies yang bekerja sama dengan PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal pada Januari 2024.
Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, mengungkapkan keprihatinan tentang keterlibatan perusahaan asing dalam proyek geospasial ini.
Ia menegaskan bahwa data geospasial merupakan aset strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan dan kedaulatan negara. “Mengapa seluruh lot strategis tender pemetaan nasional didominasi perusahaan asal China, padahal sebelumnya sudah ada peringatan terkait risiko kedaulatan data?” tutur Yusuf.
Tanya jawab akan muncul mengenai mekanisme pengamanan data yang diberlakukan pemerintah. “Bagaimana pemerintah menjamin data geospasial strategis Indonesia tetap berada di bawah kontrol negara meski dikerjakan vendor asing?” tambahnya.
Yusuf juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap keterlibatan pihak asing dalam proyek strategis nasional ini. “Apakah ada audit keamanan dan mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan perusahaan asing dalam proyek ini?” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa kapasitas industri dalam negeri seharusnya lebih diutamakan dalam proyek geospasial yang bersifat nasional.
Lebih jauh, Yusuf menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keamanan data pada setiap tahap proyek yang dilaksanakan. “Apakah dominasi perusahaan China dalam tender ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kedaulatan data nasional?” tandasnya.
