Jakarta, Maret.id — Juru Bicara Jaringan Resolusi 98, Turman Simanjuntak, menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang, terutama dari kalangan mahasiswa.
“Di antara mereka, ada yang mengatakan kinerja pemerintahan Prabowo belum memadai, dan mereka menyerukan reformasi jilid dua,” ujar Turman Simanjuntak di Medan, Sumatera Utara, pada 26 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam diskusi terkait tuntutan-tuntutan yang muncul, tetapi menganggap aspirasi aktivis reformasi terdahulu penting untuk diimplementasikan di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Kami sebagai aktivis 98 yang mendukung Presiden Prabowo akan mengawal kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan baik, sambil tetap kritis terhadap perbaikan tata kelola,” tegasnya.
Dukungan tersebut diwakili oleh delapan poin pandangan dan sikap Lintas 98 Sumut.
Poin pertama mendukung langkah Presiden Prabowo dalam menindak korupsi. “Kami mendukung penuh mandat reformasi untuk menyita harta koruptor demi subsidi rakyat,” sambungnya.
Langkah itu mencakup penyitaan uang korupsi senilai Rp 13,25 triliun dari Wilmar Group, serta denda administrasi senilai Rp 11,42 triliun atas pelanggaran kawasan hutan.
“Aksi ini akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat dan kampung nelayan,” imbuh Turman.
Melanjutkan poin kedua, ia menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dari hulu. “Pemerintah telah mengambil pendekatan yang lebih progresif dalam melawan korupsi, terutama pada sumber pendapatan negara,” tuturnya.
Selain itu, ia mengungkapkan upaya pencegahan kebocoran pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp 175 triliun per tahun akibat praktik korupsi.
Pada poin tentang penertiban hutan dan lahan, Turman menyebut pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebagai upaya sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
“Satgas tersebut telah menyita 5,9 juta hektar lahan yang dikhususkan untuk dikelola rakyat,” jelasnya.
Mereka juga menyerukan agar Pemerintah mendorong transparansi dalam pengelolaan lahan. “Kami menegaskan pentingnya semangat anti-kebocoran dalam pemerintahan,” kata Turman.
Presiden Prabowo, menurutnya, telah melakukan dekonstruksi struktur APBN untuk melindungi kepentingan rakyat. “Ia telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 234 triliun untuk program makan bergizi gratis,” imbuhnya.
Dalam konteks pendidikan, Turman menegaskan bahwa anggaran pendidikan justru meningkat dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. “Anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 116 triliun pada 2026,” tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari demokrasi. “Namun, ada anomali jika kritik tersebut justru menyerang program-program kesejahteraan,” ujarnya.
Turman juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu menghadapi tantangan geopolitik. “Persatuan harus diperkuat demi mendorong pemerataan kesejahteraan,” sambungnya.
Ia memastikan akan terus membuka dialog mengenai program strategis Presiden Prabowo serta mendukung inisiatif pro-rakyat yang ada.
“Kami juga mengingatkan agar tata kelola program-program tersebut harus akuntabel dan transparan,” tutupnya.
